AALI
9975
ABBA
288
ABDA
7200
ABMM
1395
ACES
1370
ACST
202
ACST-R
0
ADES
3660
ADHI
890
ADMF
7600
ADMG
197
ADRO
2270
AGAR
350
AGII
1435
AGRO
1510
AGRO-R
0
AGRS
159
AHAP
72
AIMS
406
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
825
AKSI
795
ALDO
1320
ALKA
384
ALMI
294
ALTO
238
Market Watch
Last updated : 2022/01/14 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
509.74
0.24%
+1.24
IHSG
6693.40
0.53%
+35.05
LQ45
952.95
0.25%
+2.36
HSI
24383.32
-0.19%
-46.48
N225
28365.05
0.86%
+240.77
NYSE
17219.06
-0.23%
-39.94
Kurs
HKD/IDR 1,836
USD/IDR 14,305
Emas
835,465 / gram

DPR Tagih Janji Menteri KLHK Soal Dampak Kerusakan Hutan Akibat Tambang 

ECONOMICS
Agung bakti sarasa
Rabu, 24 November 2021 12:29 WIB
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mempertanyakan janji Menteri KLHK terkait aktivitas tambang di kawasan hutan yang merusak ekosistem.
DPR Tagih Janji Menteri KLHK Soal Dampak Kerusakan Hutan Akibat Tambang (Dok.MNC Media)
DPR Tagih Janji Menteri KLHK Soal Dampak Kerusakan Hutan Akibat Tambang (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Banyak aktivitas tambang di kawasan hutan yang terus berjalan dan berpotensi semakin merusak ekosistem kawasan hutan. Padahal, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya sebelumnya berjanji untuk menghentikan kegiatan tambang di kawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani itu. 

"Saya ingatkan, sudah dua bulan lalu ada janji dari Ibu Menteri (KLHK) akan mengeluarkan surat edaran penghentian seluruh kegiatan penambangan di areal Perhutani di berbagai wilayah," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi, Rabu (24/11/2021). 

Dedi mempertanyakan janji menteri tersebut. Pasalnya, saat itu, menteri meminta waktu untuk melakukan kajian. Namun, Dedi menilai, kajian tersebut terlalu panjang dan hingga kini penambangan masih terus berjalan.

"Menurut saya, kajianya sudah lewat karena lewat satu hari saja bisa habis sekian ribu pohon, bisa habis sekian ribu batu, dan mineral, jadi berpacu dengan waktu. Sampai hari ini, kami belum pernah mendapat surat edaranya," papar Dedi. 

Di sisi lain, lanjut Dedi, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pemanfaatan hutan untuk sawit hingga penambangan terlampau kecil, yakni hanya Rp11 juta, sedangkan pengusaha bisa menghasilkan miliaran rupiah dari pemanfaatan hutan.

"Kok pengusaha tuh selalu dikasih keringanan, sehingga kekayaan mereka melimpah. Kalau semakin melimpah, negara bisa diatur mereka ujungnya karena mereka akan punya kekuatan dari berbagai sektor," jelasnya. 

Dedi pun mempertanyakan hingga kapan KLHK akan mengeluarkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) untuk kegiatan tambang atau sawit. Sebab, tidak ada manfaat yang didapat oleh masyarakat dan negara.

Halaman : 1 2
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD