Iqbal Dwi Purnama
Menurutnya, pengembangan panas bumi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan pelaku usaha sebagai pengembang. Pemerintah juga tengah mengevaluasi sejumlah regulasi yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pengembangan proyek.
Selain membuka wilayah baru untuk pengembangan, pemerintah juga telah menyerahkan Izin Panas Bumi kepada PT PLN (Persero) untuk WKP Gunung Ungaran dan PT Telaga Rano Geothermal untuk WKP Telaga Ranu.
Bahlil menegaskan pengembangan panas bumi perlu dipercepat karena pemerintah menjadikannya salah satu sumber energi strategis untuk memperkuat kedaulatan energi nasional.
Presiden Prabowo Subianto, lanjut Bahlil, telah meminta pemerintah mencari berbagai terobosan energi alternatif guna mengurangi ketergantungan terhadap energi impor di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika harga energi global.
Di sisi lain, pemerintah juga memperhatikan aspek keekonomian proyek panas bumi. Bahlil menyebut nilai keekonomian panas bumi saat ini berada di sekitar USD0,095 per kilowatt hour (kWh), tetapi tingkat tersebut masih dinilai belum cukup menarik bagi sebagian pelaku usaha.
