AALI
8450
ABBA
550
ABDA
0
ABMM
1220
ACES
1315
ACST
250
ACST-R
0
ADES
2750
ADHI
920
ADMF
7675
ADMG
216
ADRO
1400
AGAR
368
AGII
1370
AGRO
2320
AGRO-R
0
AGRS
244
AHAP
70
AIMS
340
AIMS-W
0
AISA
204
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4090
AKSI
412
ALDO
725
ALKA
272
ALMI
240
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/09/23 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
459.52
0.16%
+0.74
IHSG
6127.78
0.32%
+19.52
LQ45
863.74
0.18%
+1.56
HSI
24491.01
1.11%
+269.47
N225
29639.40
-0.67%
-200.31
NYSE
16352.18
1.04%
+167.68
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
807,330 / gram

Gagal Berangkat Haji 2021, KSP: Tak Ada Kaitannya dengan Lobi Pemerintah

ECONOMICS
Fahreza Rizky
Jum'at, 04 Juni 2021 18:20 WIB
Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pembatalan haji 2021 tidak ada hubungannya dengan kuat atau lemahnya lobi pemerintah.
Gagal Berangkat Haji 2021, KSP: Tak Ada Kaitannya dengan Lobi Pemerintah (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M menuai polemik. Salah satu yang disorot adalah terkait lemahnya lobi Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi

Merespons itu, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan pembatalan haji 2021 tidak ada hubungannya dengan kuat atau lemahnya lobi pemerintah. Pasalnya, hingga kini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan keputusan resmi terkait kuota haji untuk berbagai negara. 

"Jadi, pembatalan ibadah haji tidak ada kaitan dengan soal kuat lemahnya lobi pemerintah," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Rumadi Ahmad melalui keterangan tertulis yang diterima MNC Portal, Jumat (4/6/2021). 

Rumadi berujar selama ini hubungan pemerintah Saudi dan Indonesia sangat baik. Ia juga menepis informasi yang menyebut Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke Saudi. 

"Lebih tidak benar lagi sebagian orang yang bilang Indonesia tidak diberi kuota haji karena belum membayar tunggakan ke pemerintah Saudi. Hal itu sama sekali tidak benar, masyarakat jangan terkecoh dengan berita-berita tidak berdasar," jelas dia. 

Di sisi lain, Rumadi mengklaim keputusan pemerintah untuk meniadakan haji 2021 adalah pilihan terbaik yang bisa diambil meskipun mengecewakan masyarakat, terkhusus calon jemaah haji. 

"Kekecewaan itu hal yang wajar dan sangat bisa dipahami karena ini kali tahun kedua pemerintah tidak memberangkatkan jamaah haji. Tapi saya juga yakin, masyarakat bisa memahami situasi sulit yang kita hadapi karena pandemi Covid-19," terangnya. 

Sebagai informasi, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Coumas memastikan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji Indonesia 1442 H/2021 M. Pembatalan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021. 

Gus Menteri-sapaan akrabnya, menyebut pembatalan pemberangkatan jemaah haji dikarenakan pandemi Covid-19 belum berlalu. Di samping itu, Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum mengundang Indonesia untuk membahas dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M. 

Karena belum ada penandatanganan nota kesepahaman itu, maka Indonesia maupun sejumlah negara lainnya belum mendapatkan kepastian kuota haji 1442 Hijriah. Alhasil, pemerintah memutukan untuk membatalkan pemberangkatan haji tahun ini.

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD