Dia melanjutkan, sebanyak 80% masyarakat menganggap wacana PPN sembako tidak memihak kepada rakyat dan akan memberikan beban kepada rakyat terlebih di masa pandemi. Selain itu, masyarakat juga membandingkan wacana pajak sembako dengan korupsi dana bansos, pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang gratis, serta kurang transparansinya penggunaan pajak.
Baca Juga:
Sementara itu, sebanyak 5% publik yang setuju menganggap bahwa rencana ini akan membantu pemulihan ekonomi, terlebih jika yang akan dipajaki adalah sembako premium.
"Mereka miris dengan dana bansos yang dikorupsi tetapi pemerintah malah mewacanakan PPN sembako ini. Tidak banyak masyarakat yang setuju dengan adanya wacana pajak sembako," jelasnya. (TYO)