"Wacana ini sudah kita usulkan tahun ini dan akan dilaksanakan 2022 mendatang, kita persiapkan terus termasuk membahas masalah tata ruangnya," kata Jalaluddin.
Ia menuturkan, kebutuhan anggaran Rp 60 miliar sudah diusulkan dalam APBK Banda Aceh. Namun, karena terlalu besar, ia berharap dapat dibantu oleh keuangan provinsi melalui dana otonomi khusus (Otsus) atau dengan bantuan APBN lewat Kementerian PUPR.
"Kita lihat peluang, kita harap bisa dibantu provinsi, karena lokasi ini berada di ibu kota Aceh, serta merupakan tempat sentral bisnis di Banda Aceh," ujar Jalaluddin. (IND)
Sumber: Okezone