AALI
9300
ABBA
0
ABDA
6950
ABMM
1200
ACES
1265
ACST
254
ACST-R
0
ADES
2720
ADHI
945
ADMF
7650
ADMG
210
ADRO
1710
AGAR
368
AGII
1500
AGRO
2190
AGRO-R
0
AGRS
206
AHAP
69
AIMS
348
AIMS-W
0
AISA
200
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
570
AKRA
4030
AKSI
432
ALDO
755
ALKA
236
ALMI
240
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/29 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
459.03
0.37%
+1.69
IHSG
6114.31
0.02%
+1.20
LQ45
862.91
0.35%
+3.03
HSI
24352.68
-0.6%
-147.71
N225
29442.14
-2.46%
-741.82
NYSE
16328.79
-1.63%
-271.00
Kurs
HKD/IDR 1,831
USD/IDR 14,265
Emas
797,961 / gram

Hanya Sasar Pekerja Formal, Subsidi Gaji Rp1 Juta Dikritik Kalangan Buruh

ECONOMICS
Michelle Natalia
Rabu, 04 Agustus 2021 19:29 WIB
Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah program Pemerintah untuk mendukung daya beli pekerja yang terdampak Pandemi Covid-19.
Hanya Sasar Pekerja Formal, Subsidi Gaji Rp1 Juta Dikritik Kalangan Buruh. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Bantuan Subsidi Upah (BSU) adalah program Pemerintah untuk mendukung daya beli pekerja yang terdampak Pandemi Covid-19. Namun, kebijakan inimasih mendapatkan sasaran kritik dari sejumlah pihak, terutama kalangan buruh

Pemberian BSU ini sendiri sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 16 Tahun 2021. Ketentuan penerima BSU dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Permenaker tersebut adalah pekerja penerima upah atau yang biasa disebut pekerja formal, yang terdaftar aktif (per Juni 2021) di BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengatakan pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan program yang hanya dikhususkan untuk pekerja formal, sementara segmen kepesertaan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ada juga segmen pekerja bukan penerima upah (Pekerja informal), pekerja migran Indonesia (PMI), dan pekerja jasa konstruksi (Jakon). 

"Saya kira hampir semua pekerja terdampak pandemic Covid19 ini, termasuk pekerja informal, PMI, dan Jakon. Kita bisa saksikan dengan kasat mata bagaimana pekerja ojek online, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta di BPJS Ketenagakerjaan, yang dikategorikan sebagai pekerja informal, sangat terdampak akibat PPKM Darurat ini, namun tidak menjadi sasaran BSU," ujar Timboel di Jakarta, Rabu(4/8/2021).

Demikian juga pekerja informal lainnya, seperti penjaga toko di mall-mall yang memang tidak bisa bekerja karena mall-nya ditutup karena ketentuan PPKM Darurat ini, juga terdampak namun tidak mendapatkan BSU.

"Tidak hanya itu, ada juga PMI kita yang pulang dari luar negeri karena terdampak pandemic Covid19, dan pekerja Jakon yang proyeknya terhenti karena pandemi, yang memang butuh BSU, tapi tidak menjadi sasaran BSU. Mereka semua adalah peserta yang membayar iuran, sama seperti pekerja formal, dan justru mereka adalah kelompok pekerja rentan yang sangat terdampak pandemic, tapi mereka kembali tidak menjadi sasaran BSU," ungkap Timboel.

Di tahun lalu pun kelompok pekerja ini tidak dapat BSU karena Pemerintah hanya fokus pada pekerja formal. "Tidak ada keberpihakan pemerintah kepada kelompok pekerja rentan ini," tandanya.

Saat ini BSU digelontorkan lagi dengan pemilahan peserta penerima BSU yang lebih terbatas. Kalau di tahun 2020 ada sekitar 12,4 juta pekerja formal yang dapat BSU, tahun ini hanya dialokasikan untuk sekitar 8,8 juta peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

"Kenapa jumlah sasarannya turun dan nilai bantuannya turun, ya karena kondisi APBN yang memang juga terbatas, dengan kondisi defisit semakin besar," terang Timboel.

Dengan disyaratkannya peserta aktif maka sebenarnya Pemerintah juga melakukan diskriminasi kepada pekerja formal yang tidak aktif karena menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan pekerja formal yang tidak didaftarkan pemberi kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja formal yang tidak aktif dan yang tidak didaftarkan ini dipastikan tidak dapat BSU karena tidak masuk dalam persyaratan di Permenaker no. 16 tahun 2021. 

"Seharusnya Pemerintah juga menyasar pekerja seperti ini karena banyak pekerja formal ini yang memang terdampak PPKM Darurat/Level 4 dan 3. Logika berpikir Pemerintah aneh, pekerja formal yang diberikan BSU adalah pekerja dengan status aktif, yang artinya pekerja tersebut masih membayar iuran karena masih mendapatkan upah. Kenapa yang dibantu justru yang masih mendapatkan upah, bukan membantu pekerja yang upahnya dipotong atau pekerja yang diPHK karena PPKM Darurat ini?," imbuh Timboel.

Namanya “bantuan”, lanjut dia, seharusnya diberikan kepada yang benar-benar memerlukan bantuan, bukan pekerja formal yang masih dapat upah normal dari pemberi kerja malah mendapatkan BSU. Ini ketidakadilan kasat mata. 

Seharusnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendata pekerja yang benar-benar terdampak sehingga BSU bisa tepat sasaran. "Saya kira tidak terlalu sulit mencari pekerja yang terdampak, bila memang Kemnaker dan dinas tenaga kerja (disnaker) Propinsi/Kabupaten/Kota mau datang dan berkomunikasi dengan perusahaan. Demikian juga Kemnaker membuka pendaftaran bagi pekerja yang terdampak di masing-masing disnaker yang nanti akan diperiksa kebenarannya," terang Timboel.

Selain mendapatkan pekerja yang memang terdampak, pendataan ini pun akan mendukung kualitas data di Sisnaker yang dikelola Kemnaker. 

"Bukankah ada UU No. 7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan, yang seharusnya menjadi sumber data bagi program BSU ini. Tapi faktanya Sisnaker tidak mampu menyediakan data untuk BSU. Sungguh ironis memang, sejak tahun 1981 sudah ada UU Wajib Lapor Ketenagakerjaan tetapi Kemnaker tidak punya data," keluhnya.

Akhirnya yang dipakai adalah data BPJS Ketenagakerjaan. "Yang memang juga tidak 100 persen benar karena ada pemberi kerja yang mendaftarkan pekerjanya sebatas upah minimum padahal upah riilnya di atas upah minimum," pungkas Timboel. (TYO)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD