IDXChannel - Dalam upaya mengurangi hingga menghapus kemiskinan ekstrem, pemerintah Indonesia telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 431 triliun.
Hasil rapat yang disampaikan oleh Ma’ruf Amin yaitu membahas perdebatan mengenai penghapusan kemiskinan ekstrim, serta meminta jajaran pemerintah untuk fokus dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim hingga 1% pertahun.
Untuk mengurangi kemiskinan ekstrim, wakil presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan pemerintah sudah memiliki 3 instrumen dalam kebijakannya.
Pertama dengan penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim untuk tahun 2022,2023,2024. Kemudian dengan menyusun data kemiskinan ekstrem atau P3KE yang mengintegrasikan data-data dari sejumlah lembaga dengan informasi by name, by address, dan by nomor induk kependudukan.
Dan yang ketiga pemerintah sedang memperbarui data masyarakat penerima bansos.
”Semua yang berhak itu diusahakan untuk dapat bansos. Sementara itu, data yang ada itu kita mengintegrasikan nantinya ada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedang akan dilakukan data yang ada adalah data integrasi dari TTKS, data dari Kementrian Sosial, data dari BKKBN. Diintegrasikan dan semuanya disatukan menjadi satu data," ungkap Ma'ruf Amin seperti yang dikutip dalam program Power Breakfast IDXChannel.
Dalam kesiapannya, pemerintah pusat dan daerah menangani kemiskinan ekstrim ini dengan anggaran yang sudah disediakan yaitu berjumlah mencapai Rp 49,93 triliun.