Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Indonesia masih menghadapi tantangan keekonomian. Harga beli listrik yang ditawarkan dinilai belum sebanding dengan biaya produksi, sementara kebutuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk mengembangkan proyek panas bumi relatif tinggi.
Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Inaga) Julfi Hadi mengatakan, persoalan tarif listrik menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Kondisi tersebut membuat margin proyek menjadi kurang menarik bagi investor.
"Sudah 35 tahun kita mencoba menggerakkan panas bumi. Namun, karena regulasi, sangat sulit untuk membuat margin proyek tersebut masuk akal. Di situlah masalah keterjangkauan (affordability) muncul," kata Julfi dalam panel diskusi Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) di Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Menurut Julfi, harga jual listrik dari PLTP kerap berada di atas acuan harga maupun kemampuan beli PT PLN (Persero) sebagai pembeli listrik. Di sisi lain, biaya keekonomian pembangkit panas bumi masih relatif tinggi.
Berdasarkan ketentuan Perpres Nomor 112 Tahun 2022, harga acuan tertinggi pembelian listrik dari PLTP untuk kapasitas kurang dari 10 megawatt (MW) sebesar USD9,76 sen per kilowatt-hour (kWh). Untuk kapasitas 10-50 MW sekitar USD9,41 sen per kWh, kapasitas 50-100 MW sebesar US$8,64 sen per kWh, sedangkan kapasitas di atas 100 MW sebesar USD7,65 sen per kWh.
