Iqbal Dwi Purnama
Dirinya menyampaikan, peran pemerintah seharusnya tidak sebatas meminta menurunkan harga tes PCR. Namun perlu dilakukan pengawasan terhadap kepatuhan perintah tersebut.
"Setelah Presiden memerintahkan untuk diturunkan harganya, maka pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap kepatuhan atas perintahnya, sebab saat ini banyak sekali provider yang menetapkan harga PCR diatas harga HET yg ditetapkan pemerintah, dengan alasan "PCR Ekspress", dengan tarif bervariasi, mulai dari Rp650 rb, Rp750 rb, Rp900 rb, Rp1.5 juta, dan seterusnya," sambung Tulus.
Selain itu pengawasan juga penting untuk dilakukan pada masa uji lab yang semula 1x24 jam menjadi maksimal 1x12 jam. Hal tersebut berguna untuk menghindari pihak provider/lab mengulur waktu hasil uji lab tersebut, sehingga muncul opsi di tengah masyarakat untuk menggunakan jasa tes PCR Ekspress.
Ketika hal tersebut sudah bisa berjalan, maka upaya pemerintah untuk menerapkan wajib PCR untuk semua moda transportasi dapat terwujud untuk memperoleh data testing, tracing, dan treatment yang lebih cepat.
"Kemudian, terkait wacana bahwa semua moda transportasi yang akan dikenakan wajib PCR, hal tersebut bisa dilakukan jika harga PCR bisa diturunkan lagi secara lebih signifikan, misalnya menjadi Rp100 ribu, Sebab jika tarifnya masih Rp300 ribu, mana mungkin penumpang bus suruh membayar PCR yg tarifnya lebih tinggi dari pada tarif busnya itu sendiri," pungkasnya.
