Athika Rahma
IDXChannel - Presiden Joko Widodo baru saja meluapkan amarahnya usai mengetahui bahwa belanja pemerintah rupanya masih didominasi oleh pembelian produk impor. Lebih mengjengkelkan lagi, tak sedikit diketahui bahwa untuk jenis produk yang diimpor itu, rupanya sudah bisa diproduksi oleh produsen nasional.
Dengan lebih memilih produk impor ketimbang produksi dalam negeri tersebut, pemerintah pada dasarnya telah melewatkan kesempatan untuk mendukung geliat produsen nasional melalui aktivitas transaksi yang nilainya mencapai ribuan triliun rupiah.
"Kita tahu anggaran (belanja pemerintah) ini cukup besar, ya. Hampir mencapai Rp1.500 triliun. Jadi jangankan 80 persen, Sebesar 40 persen saja andai dialokasikan ke produk lokal, jelas akan memberikan multiplier effect yang sangat besar," ujar Wakil Direktur Indef, Eko Listiyanto, dalam Market Review IDX Channel, Selasa (29/3/2022).
Pasalnya, Secara lebih terperinci, Eko mengungkap bahwa nilai anggaran belanja pengadaan barang dan jasa di tingkat pemerintah pusat besarnya mencapai Rp 526 triliun, di pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan di lingkung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 420 triliun. Dengan begitu, maka total belanja pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai Rp1.481 triliun.
Karena itu, dengan lebih memilih untuk membeli produk impor ketimbang hasil produksi dalam negeri, maka pada dasarnya pemerintah telah melewatkan begitu saja kesempatan untuk mengalirkan dana ribuan triliun rupiah ke ekosistem industri dalam negeri. Padahal jika aliran dana tersebut terealisasi, bisa dipastikan dapat menggerakkan dunia usaha dan industri dalam negeri secara lebih maksimal.
