AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2022/10/07 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.27
-0.05%
-0.27
IHSG
7076.62
0.02%
+1.24
LQ45
1010.68
-0.09%
-0.95
HSI
18012.15
-0.42%
-75.85
N225
27095.20
-0.79%
-216.10
NYSE
14087.38
-1.23%
-174.65
Kurs
0
0
Emas
0 / gram

Indonesia Jadi Penggerak Pertama Pajak Karbon Dunia, Ini Prioritas Pemerintah 

ECONOMICS
Azfar Muhammad
Rabu, 13 Oktober 2021 08:08 WIB
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI telah menetapkan tonggak sejarah baru dengan menetapkan pajak karbon.
Indonesia Jadi Penggerak Pertama Pajak Karbon Dunia, Ini Prioritas Pemerintah (Dok.MNC Media)
Indonesia Jadi Penggerak Pertama Pajak Karbon Dunia, Ini Prioritas Pemerintah (Dok.MNC Media)

IDXChannel— Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI telah menetapkan tonggak sejarah baru terkait dukungan pada perubahan iklim dunia.

Sebelumnya Pada 7 Oktober 2021, pajak karbon lahir melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan menambah sederetan kebijakan fiskal yang digunakan sebagai instrumen pengendali perubahan iklim. 

Indonesia menjadi penggerak pertama pajak karbon di dunia terutama dari negara kekuatan ekonomi baru (emerging). Ini bukti konsistensi komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” kata Febrio melalui keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia, Rabu (13/10/2021). 

Febrio menuturkan Prioritas utama penurunan emisi gas rumah kaca tersebut berada pada sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi yang telah mencakup 97% dari total target penurunan emisi NDC Indonesia. 


“Lebih jauh lagi, dengan semakin kuatnya tren global terhadap isu perubahan iklim, Indonesia juga telah menargetkan untuk mencapai Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) di tahun 2060 atau lebih awal,” paparnya. 

Meskipun demikian, tujuan utama dari pengenaan pajak karbon adalah mengubah perilaku (changing behavior) para pelaku ekonomi untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau yang rendah karbon. 

“Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan, dengan penurunan sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030,” tambahnya.

Hal ini sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam rangka mencapai target penurunan emisi GRK dalam jangka menengah dan panjang. 

“Indonesia menjadi penentu arah kebijakan global, bukan pengikut, dalam melakukan transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Indonesia akan menjadi acuan dan tujuan investasi rendah karbon, di berbagai sektor pembangunan baik di sektor energi, transportasi, maupun industri manufaktur”, tandasnya. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD