Dovana Hasiana/MPI
IDXChannel — Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan misi bersama (joint mission) untuk bertemu dengan pemimpin Uni Eropa pada 30 - 31 Mei 2023 kemarin. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan kekhawatiran Indonesia atas kebijakan European Union Deforestation Free Regulation (EUDR).
Pasalnya, kebijakan tersebut dipandang dapat menghambat akses pasar komoditas kelapa sawit ke pasar Uni Eropa dan merugikan para petani kecil (smallholders) yang akan terbebani dengan persyaratan regulasi EUDR dimaksud.
“Dihadapan para CEO dan perwakilan dari berbagai industri kunci minyak sawit di Uni Eropa, saya menyampaikan sejumlah isu utama terkait perlakuan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit,” tulis Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, Airlangga Hartarto dalam akun instagram resmi, Rabu (31/5/2023).
Pembahasan dalam pertemuan tersebut antara lain menyangkut implementasi atau dampak dari EUDR terhadap akses pasar kelapa sawit ke Uni Eropa, penerapan country benchmarking atau penerapan label high risk, standard, dan low risk kepada negara tertentu yang dinilai akan merusak citra, Geolocation Data yang membebani smallholders dan isu keamanan data, pengakuan standar nasional/internasional sektor kelapa sawit sebagai langkah mitigasi dari EUDR (RSPO, ISPO dan MSPO), kesesuaian EUDR terhadap ketentuan WTO, serta komitmen Indonesia dan Malaysia dalam perlindungan hak-hak pekerja sesuai Konvensi ILO.
Sebagai langkah tindak lanjut, akan dijajaki usulan pembentukan mekanisme konsultasi atau platform dialog (task force) antara Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa yang dapat melibatkan multi-stakeholder dalam rangka penyusunan peraturan pelaksanaan dari EUDR yang tidak akan membebani dan memberatkan pelaku industri kelapa sawit dan para petani kecil (smallholders).
Kegiatan utama Joint Mission ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Deputy Prime Minister/Minister of Plantation and Commodities of Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof adalah pertemuan dengan beberapa pejabat kunci Uni Eropa.
Para pejabat itu di antaranya adalah High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell-Fontelles, Commissioner for the Environment, Oceans and Fisheries Virginijus Sinkevicius, Executive Vice President – European Green Deal and Commissioner for Climate Action Policy Frans Timmermans, Vice President of the European Parliament MEP Heidi Hautala, serta Chair of International Trade/INTA Committee MEP Bernd Lange.
