Hafid Fuad
IDXChannel - Terkait kepemilikan saham Pemerintah di Indosat yang saat ini hanya 14,5%, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengaku agak khawatir terhadap proses yang terjadi di Indosat dan Tri.
"Saya pribadi khawatir atas potensi terdilusinya persentase kepemilikan saham pemerintah di Indosat akibat merger dengan Tri. Untuk mencegah hal ini terjadi, pemerintah dapat menambah modal, lebih baik lagi kalau bisa menambah persentase kepemilikan saham. Akan tetapi, langkah ini kurang bijaksana bila dilaksanakan di tengah beban keuangan, vaksinasi, dan pemulihan ekonomi nasional yang berat," ujar Martin dalam webinar, Selasa (16/2/2021), di Jakarta.
Upaya merger yang akan dilakukan Indosat dan Tri, tambah Martin, perlu dikaji opsi-opsi apa saja yang tidak akan membebani keuangan negara saat ini. Tentu hal ini menunggu proposal merger kedua perusahaan telekomunikasi tersebut.
Namun ditegaskan Martin, potensi terjadinya dilusi kepemilikan saham negara di Indosat perlu mendapat perhatian.
Ia juga mengatakan hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak dari merger terhadap pengembangan teknologi 5G di Indonesia. Pandemi Covid-19 menunjukkan potensi ekonomi digital di Indonesia, dan negara harus mendukung pengembangan teknologi 5G. Bila merger Tri-Indosat dapat mempercepat transformasi infrastruktur digital, tentu sisi positif ini harus didukung.
