Yanto Kusdiantono
Ketujuh, penyederhanaan birokrasi dan perizinan melalui penerapan sistem pemrosesan tunggal (single submission) dan persetujuan izin secara paralel lintas kementerian/lembaga untuk memangkas durasi pra-operasi.
Kedelapan, jaminan perlindungan hukum melalui penyusunan dan penerbitan Instruksi Presiden (mengadopsi pendekatan Inpres 1/2016) untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi manajemen KKKS dan BUMN hulu migas yang mengambil keputusan investasi berisiko tinggi (seperti LQR dan MNK) sesuai kaidah tata kelola korporasi yang baik, guna mengeliminasi kekhawatiran kriminalisasi keputusan bisnis.
Menurut Komaidi, untuk dapat merealisasikan target produksi migas nasional, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada Pertamina Hulu Energi (PHE). Hal itu karena PHE memiliki peran dan kontribusi penting dalam kegiatan eksplorasi migas di Indonesia.
“Selama lima tahun terakhir (2021-2025) rata-rata jumlah realisasi sumur eksplorasi migas yang telah dikerjakan oleh PHE adalah sekitar 57,24 persen dari jumlah sumur eksplorasi migas nasional. Kontribusi jumlah sumur eksplorasi PHE tercatat meningkat dari 42,85 persen pada 2021 menjadi 83,33 persen pada 2025,” kata dia.
