Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Menteri Invetasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan, ketika harga minyak dunia melambung tinggi beban belanja pemerintah untuk subsidi BBM kian membengkak.
Maka dari itu, untuk menahan kinerja APBN yang berat dan memberikan subsidi Rp500 triliun maka kemungkinan besar subsidi untuk BBM bakal dipangkas.
"Tetap Subdisi ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor dibawah 250cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat. Tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," kata Bahlil saat ditemui di Kantornya, Jumat (12/8/2022).
Selama ini belanja BBM subsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sebenarnya tidak berhak, atau sering disebut subsidi yang salah sasaran.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perushaan kebun, perushaan tambang, gimana tuh, pajaknya dari rakyat kecil, Subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," lanjut Bahlil.
Menurutnya jika subsidi BBM terus dibiarkan ditengah harga minyak yang terus melonjak, maka besar kemungkinannya 25% dari pendapatan negara habis hanya untuk belanja minyak.
"Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500 sampai Rp600 triliun, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi Subsidi itu tidak tepat sasaran," sambungnya.
Lebih lanjut Bahlil menjelaskan bahwa harga minyak yang ada di APBN sebetulnya berada di angka USD63-73 per barel, sedangkan harga minyak dunia sendiri sejak Januari - Juli 2022 sudah berada diangka USD100 per barel.
"Sekarang kita masih split sekitar Rp5 ribu, ini harga yang tinggi, ini yang menjadi beban subsidi kita, mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang harus kita perkecil," pungkasnya.
(SAN)
