AALI
8475
ABBA
222
ABDA
6050
ABMM
4210
ACES
615
ACST
185
ACST-R
0
ADES
7225
ADHI
745
ADMF
8300
ADMG
165
ADRO
4080
AGAR
306
AGII
2250
AGRO
575
AGRO-R
0
AGRS
94
AHAP
101
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1415
AKSI
322
ALDO
680
ALKA
290
ALMI
388
ALTO
174
Market Watch
Last updated : 2022/10/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.54
-0.28%
-1.53
IHSG
7075.39
0.04%
+3.13
LQ45
1011.63
-0.3%
-3.01
HSI
18087.97
5.91%
+1008.46
N225
27120.53
0.48%
+128.32
NYSE
0.00
-100%
-13855.72
Kurs
HKD/IDR 1,933
USD/IDR 15,210
Emas
837,370 / gram

Bahlil Sebut APBN Masih Bisa Subsidi BBM, Tapi Angkanya Berkurang

ECONOMICS
Iqbal Dwi Purnama
Jum'at, 12 Agustus 2022 17:09 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan bocoran terkait kondisi APBN.
Bahlil Sebut APBN Masih Bisa Subsidi BBM, Tapi Angkanya Berkurang. (Foto: MNC Media)
Bahlil Sebut APBN Masih Bisa Subsidi BBM, Tapi Angkanya Berkurang. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan bocoran terkait kondisi APBN. Di mana sebagian di antaranya masih memberikan suntikan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Bahlil mengabarkan semakin lama belanja negara untuk mensubsidi BBM makin lama makin membengkak, bahkan bisa mencapai Rp600 triliun jika terus mengikuti harga minyak dunia.

Menurutnya kemungkinan yang langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menekan angka subsidi BBM ke masyarakat, atau menaikkan harga bensin dari harga yang ada saat ini.

"Sekarang kita masih split sekitar Rp5 ribu (Pertalite), ini harga yang tinggi, ini yang menjadi beban subsidi kita, mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang harus kita perkecil," kata Bahlil usai konferensi pers di kantornya, Jumat (12/8/2022).

Karena jika pemerintah mencabut subsidi 100% untuk BBM bakal menimbulkan dampak inflasi lebih tinggi dari pada yang tercatat saat ini sekitar 4%. Sebab sektor energi menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar.

"Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500 sampai Rp600 triliun, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Bahlil.

Bahlil mengungkapkan belanja pemerintah untuk subsidi BBM saat ini banyak yang salah sasaran atau masih banyak orang yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi, tapi masih memanfaatkan untuk sekedar meraup keuntungan.

"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh, pajaknya dari rakyat kecil? Subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," ucapnya.

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan saat ini tengah menghitung dan merancang wacana untuk menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter. Sehingga tambalan subsidi bisa terpangkas.

"Masih dihitung (pertalite harganya Rp10 ribu)," kata Bahlil.

"Tetap Subdisi ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor di bawah 250cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," pungkasnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD