Iqbal Dwi Purnama
"Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500 sampai Rp600 triliun, itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran," kata Bahlil.
Bahlil mengungkapkan belanja pemerintah untuk subsidi BBM saat ini banyak yang salah sasaran atau masih banyak orang yang seharusnya tidak berhak menerima subsidi, tapi masih memanfaatkan untuk sekedar meraup keuntungan.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh, pajaknya dari rakyat kecil? Subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," ucapnya.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan saat ini tengah menghitung dan merancang wacana untuk menaikkan harga Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter. Sehingga tambalan subsidi bisa terpangkas.
"Masih dihitung (pertalite harganya Rp10 ribu)," kata Bahlil.
"Tetap Subdisi ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor di bawah 250cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," pungkasnya. (TYO)
