AALI
12225
ABBA
194
ABDA
6250
ABMM
2950
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
715
ADMF
8075
ADMG
181
ADRO
3160
AGAR
332
AGII
2050
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
63
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1160
AKRA
1015
AKSI
374
ALDO
945
ALKA
308
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
0%
0.00
IHSG
6883.50
0%
0.00
LQ45
1009.51
0%
0.00
HSI
20697.36
2.89%
+581.16
N225
26781.68
1.44%
+378.84
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,693 / gram

Ingat, PNS Tetap Dilarang Cuti Saat Libur Nataru

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Jum'at, 10 Desember 2021 10:19 WIB
Pemerintah tetap melarang PNS atau ASN cuti saat libur Natal dan  Tahun baru, meski tidak diatur dalam Inmendagri No 66 Tahun 2021.
Ingat, PNS Tetap Dilarang Cuti Saat Libur Nataru (FOTO: MNC Media)
Ingat, PNS Tetap Dilarang Cuti Saat Libur Nataru (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah tetap melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) cuti saat libur Natal dan  Tahun baru, meski dalam aturan baru terkait pencegahan dan penanggulangan covid-19 yang tertuang dalam Inmendagri No 66 Tahun 2021 tidak mengatur kebijakan larangan cuti bagi PNS.

Hal ini ditegaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo bahwa tidak ada yang berubah terkait larangan cuti.

“Walau level 1 tetap larangan ASN dan keluarganya cuti Nataru. Kecuali izin khusus. (Aturannya) tidak berubah. Ini sudah kami koordinasikan dengan Menko PMK dan Mendagri,” katanya saat dihubungi, Jumat (10/12/2021).

Senada dengan Tjahjo, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Syafrizal mengatakan aturan larangan cuti tidak berubah. Baik bagi ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN maupun pegawai swasta.

“Tetap (berlaku larangan cuti),” ujarnya.

Dia mengatakan bahwa meskipun tidak diatur di Inmendagri, larangan cuti akan diatur di masing-masing kementerian.

“Diatur oleh KemenPAN untuk ASN dan TNI/Polri oleh pimpinannya. (Pegawai swasta dan BUMN) akan dikeluarkan oleh Kemenaker dan menteri BUMN,” tutupnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD