“Perlu adanya mapping perusahaan-perusahaan Jepang yang perlu di engage pada tiap sektor yang menjadi prioritas utama”. Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Indonesia, KBRI Tokyo akan terus mendorong partisipasi pengusaha Jepang dalam program-program strategis RI guna meningkatkan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan,” ujar dia.
Adapun dalam rangkaian agenda dipaparkan, Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara Dhony Rahajoe menjelaskan skema pendanaan dan potensi peluang investasi di IKN Nusantara, yang meliputi diantaranya kerja sama pemerintah dan badan usaha dan pembiayaan luar negeri/penanaman modal asing.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti menjelaskan seputar upaya percepatan pembangunan IKN Nusantara yang tengah berjalan. Diantaranya adalah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
“Pada kuartal kedua dan ketiga tahun 2023, pengembangan lahan dan aksesibilitas untuk seluruh zona KIPP akan siap untuk dilaksanakan investasi,” kata Diana.
Sementara itu Rachmat Gobel menekankan, selain dukungan penuh dari DPR RI dalam pemindahan Ibu Kota Negara, ia juga berharap pembangunan IKN Nusantara dapat menjadi acuan pengelolaan wilayah lainnya di Indonesia.