AALI
8400
ABBA
590
ABDA
0
ABMM
1200
ACES
1290
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2800
ADHI
905
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1500
AGAR
356
AGII
1395
AGRO
2570
AGRO-R
0
AGRS
228
AHAP
70
AIMS
336
AIMS-W
0
AISA
202
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
590
AKRA
4130
AKSI
414
ALDO
730
ALKA
254
ALMI
238
ALTO
324
Market Watch
Last updated : 2021/09/24 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
460.94
0.12%
+0.54
IHSG
6144.82
0.03%
+2.10
LQ45
866.25
0.09%
+0.74
HSI
24192.16
-1.3%
-318.82
N225
30248.82
2.06%
+609.42
NYSE
0.00
-100%
-16352.18
Kurs
HKD/IDR 1,828
USD/IDR 14,245
Emas
803,749 / gram

Ini Alasan Pemerintah Tidak Menerapkan Lockdown Hingga Penjelasan Soal Perubahan Nama

ECONOMICS
Dita Angga Rusiana
Senin, 02 Agustus 2021 10:29 WIB
Pergantian berbagai nama kebijakan dalam penanganan Covid-19 merupakan bagian dari langkah pemerintah mengantisipasi berbagai hal.
PPKM Level 4 (Ilustrasi)

IDXChannel - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pergantian berbagai nama kebijakan dalam penanganan Covid-19 merupakan bagian dari langkah pemerintah mengantisipasi berbagai hal. Seperti diketahui beberapa nama kebijakan penanganan Covid yang dikeluarkan pemerintah antara lain pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro, PPKM Darurat, hingga PPKM Leveling.

“Kalau Anda menyebutkan berubah nama dari pembatasan sosial berskala besar, kemudian masuk kepada PPKM Mikro, PPKM Darurat sekarang masuk PPKM Leveling. Iya. Karena memang pemerintah harus bisa mengantisipasi langkah-langkah yang satu dengan yang lain,” katanya dikutip dari akun Youtube Serbet Ngabalin, Senin (2/8/2021).

Dia juga menjelaskan alasan pemerintah tidak melakukan lockdown. Menurutnya bahwa kebijakan lockdown tidak dikenal dalam regulasi Indonesia. Dia juga menjelaskan mengapa Indonesia tidak melakukan karantina wilayah.

“Kita fair dan terbuka dan membicarakan bahwa lockdown tidak ada dalam regulasi kita. Kenapa tidak menggunakan apa namanya karantina wilayah? Ya dalam UU karantina itu ada empat  pilihan. Salah satu diantaranya adalah PSBB. Dan itu pernah dilakukan. Kenapa begitu? Karena DKI episentrum dari pandemi kemarin. Di luar Jawa atau di Jawa dan ada di Bali seperti sekarang dilakukan skema leveling,” jelasnya.

Lebih lanjut Ngabalin menjelaskan bahwa terkait dengan PPKM Leveling yang dilakukan pemerintah merupakan upaya untuk pelaksanaan testing, tracing dan treatment. Pasalnya hal Ini yang memang terus menjadi perhatian.

“Jadi tidak ada target. Target pemerintah kalau bisa vaksin itu diupayakan semaksimal mungkin di akhir 2021 ini mencapai 70%. Itu artinya 181 juta rakyat Indonesia telah melakukan vaksinasi. Itu target namanya. Jadi bukan tidak punya target,” ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa di tengah pandemi ini presiden memang fokus untuk bagaimana bisa melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Utamanya dalam mengurangi angka kematian. Paling tidak mencegah, mengurangi.

“Itu lah sehingga kenapa dari PSBB kemudian PPKM skala mikro, kemudian PPKM Darurat, sekarang skala leveling. Semua urusannya adalah membatasi pergerakan sosial, kegiatan sosial masyarakat. Jangan berkerumun. Yang biasa mobilitas bisa dibatasi, dikurangi.  Pemerintah juga mengimbau, menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia,” tuturnya. (NDA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD