Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Insentif kendaraan listrik yang diguyur oleh pemerintah dinilai berdampak pada operasional transportasi umum.
Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno memaparkan survei evaluasi pelayanan penumpang yang diselenggarakan PT Surveyor Indonesia (1 Mei - 6 Juni 2023) untuk 10 kota penyelenggara Program Teman Bus.
Survei menunjukkan perpindahan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum untuk shifting kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebesar 72 persen (shifting tahun 2022 sebesar 61 persen). Sedangkan shifting kendaraan roda 4 (mobil) sebesar 23 persen ( shifting tahun 2022 sebanyak 5 persen).
Adapun di Bandung melalui pengoperasian Trans Metro Pasundan berhasil menciptakan peralihan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua ke transportasi umum sebesar 65 persen tahun 2023. Sedangkan shifting kendaraan roda 4 (mobil) 28 persen (shifting tahun 2022 sebanyak 3 persen). Di Kota Bandung terjadi peningkatan shifting cukup besar untuk pengguna roda 4.
Sedangkan di Kota Surabaya, melalui pengoperasian Trans Semanggi Suroboyo, berdasarkan survey telah terjadi shifting kendaraan roda 2 (sepeda motor) sebesar 68,09 persen. Sedangkan shifting kendaraan roda 4 (mobil) sebesar 34,30 persen. Sama halnya di Kota Bandung juga berlaku di Kota Surabaya, terjadi peningkatan shifting cukup besar untuk pengguna roda 4.
Trans Semanggi Suroboyo (Surabaya) dan Trans Metro Pasundan (Bandung) merupakan sistem layanan transportasi bus perkotaan dari Kemenhub dengan nama Teman Bus dan menggunakan skema pembelian layanan (buy the service). Melalui kontrak, Kemenhub membayar operasionalisasi bus kepada operator. Operator bus listrik adalah Perum Damri baik di Kota Surabaya maupun Kota Bandung.
Menurut Djoko, kedua moda transportasi tersebut terancam mangkrak, di Surabaya transportasi tersebut hanya beroperasi 14 hari, lantaran tidak tersedia anggaran operasional.
"Lalu hingga sekarang tidak jelas kapan akan beroperasi lagi, bus listrik ini berpotensi mangkrak. Sungguh ironis, hanya untuk mengoperasikan 25 armada bus listrik di Surabaya dan Bandung, pemerintah tidak memiliki anggaran," kata Djoko melalui keterangan tertulis yang diterima MNC Portal, Minggu (25/6/2023).
Disatu sisi, Djoko juga menyoroti soal guyuran insentif yang diberikan pemerintah terhadap pembelian kendaraan listrik. Karena menurutnya saat ini Indonesia tengah mengalami transportasi umum, namun yang didorong justru adalah konsumsi kendaraan baru lewat pemberian insentif.
Lebih lanjut, Djoko memaparkan Kementerian Perindustrian, selama dua tahun anggaran (tahun 2023 dan tahun 2024), pemerintah menggelontorkan total insentif Rp12,3 triliun. Insentif itu diberikan Rp5,6 triliun untuk 800.000 unit motor listrik, Rp6,5 triliun untuk 143.449 unit mobil listrik dan Rp192 miliar untuk pembelian 552 unit bus listrik.
Insentif sepeda motor listrik tahun 2023 sebesar Rp1,4 triliun untuk 200.000 unit dan tahun 2024 sebesar Rp4,2 triliun untuk 600.000 unit. Insentif mobil listrik tahun 2023 Rp1,6 triliun (35.862 unit) dan tahun 2024 Rp4,9 trilun (107.587 unit). Insentif pembelian bus listrik tahun 2023 Rp48 miliar dibelikan 138 unit dan tahun 2024 sebanyak Rp144 miliar dibelikan 414 unit.
"Kurangnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan akan menyebabkan bus listrik di dua kota menjadi mangkrak. Kementerian Keuangan mestinya dapat mengalihkan sebagian anggaran insentif kendaraan listrik dari Kementerian Perindustrian ke Kementerian Perhubungan untuk menghindari mangkrak," lanjutnya.
Keberadaan bus listrik itu akan sangat membantu kelompok masyarakat yang sangat tergantung dengan layanan angkutan umum. Di saat krisis angkutan umum, diperlukan penentu kebijakan yang pro angkutan umum.
"Indonesia sedang mengalami krisis angkutan umum, seyogyanya program angkutan umum didukung semua pihak instansi pemerintah. Mumpung masih ada waktu, segera lakukan pengalihan anggaran. Anggaran sudah ada, kemauan yang belum ada, masih mengedepankan ego sectoral, bukan kepentingan umum," pungkas Djoko.
(DES)
