IDXChannel - Lonjakan kasus Covid 19 saat ini memaksa Pemerintah untuk menerapkan kebijakan PPKM Mikro menjadi PPKM darurat dengan pembatasan yang super ketat. Seperti perkantoran WFH 75% dan WFO 25 % bahkan tidak tertutup kemungkinan 100% WFO.
Begitu pula dengan Jam buka pusat perbelanjaan/mal, restoran, warung makan, café, pedagang kaki lima, lapak berdiri dibatasi sampai dengan pukul 17.00 dengan kapasitas 25%.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan area publik, seni budaya/sosial, rapat, seminar sementara ditutup. Restoran yang melayani take way juga dibatasi hanya sampai pukul 20.00 dan berbagai aktivitas sosial dan kerumunan akan dihentikan dengan tegas sehingga warga akan lebih banyak berdiam di rumah.
"Jika hal ini benar-benar diterapkan akan membuat ekonomi Jakarta stagnan dan nyaris lumpuh," kata Sarman di Jakarta, Rabu (30/6/2021).
Sebagai kota jasa, ekonomi Jakarta akan bergairah jika pergerakan warga bebas leluasa, sebaliknya akan stagnan jika pergerakan manusia dibatasi.
Kebijakan ini bagi pelaku usaha sangat berat, dengan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung tentu akan jauh menurunkan omzet, profit dan akhirnya cash flow yang semakin terjepit.
"Dan itu akan menyasar ke semua saktor usaha, ini situasi dan kondisi yang teramat sulit bagi pelaku usaha. Kebijakan ini akan berpotensi semakin memperpanjang masa resesi ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal I-2021 yang masih terkontraksi -1,65% akan berpotensi tetap di zona negatif pada kuartal II-2021," katanya.
Dampak PPKM Darurat juga menyasar pada target pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal II-2021 yang dipatok 7%, karena PDB DKI Jakarta memberikan kontribusi 17,17% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sarman melanjutkan, jika ekonomi Jakarta masih minus di kuartal II-2021 maka agak sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional di angka 7%.
"Pengusaha saat ini pada posisi 3 AH, yaitu ResAH, PasrAh, GelisAH, namun kita harus mendukung kebijakan ini sekalipun teramat berat untuk mempercepat pemulihan ekonomi." (TYO)
