AALI
0
ABBA
0
ABDA
0
ABMM
0
ACES
0
ACST
0
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
0
ADMF
0
ADMG
0
ADRO
0
AGAR
0
AGII
0
AGRO
0
AGRO-R
0
AGRS
0
AHAP
0
AIMS
0
AIMS-W
0
AISA
0
AISA-R
0
AKKU
0
AKPI
0
AKRA
0
AKSI
0
ALDO
0
ALKA
0
ALMI
0
ALTO
0
Market Watch
Last updated : 2021/05/13 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
467.69
-0.91%
-4.29
IHSG
5921.08
-0.92%
-54.70
LQ45
879.63
-1%
-8.87
HSI
27718.67
0%
0.00
N225
27448.01
0%
0.00
NYSE
16181.63
-1.06%
-173.99
Kurs
HKD/IDR 1,827
USD/IDR 14,198
Emas
838,980 / gram

Jokowi Beri Pesan ke Bupati: Anggaran Jangan Dibelanjakan Untuk Semua Pos!

ECONOMICS
Pradita Ananda/Okezone
Jum'at, 26 Maret 2021 13:51 WIB
Jika anggaran dibagi rata ke semua dinas tanpa ada skala prioritas tidak akan jadi apapun.
Jokowi Beri Pesan ke Bupati: Anggaran Jangan Dibelanjakan Untuk Semua Pos! (FOTO:MNC Media)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar para bupati tidak mengecer APBD kepada seluruh dinas yang ada. Pasalnya  anggaran negara terbatas sehingga harus ada skala prioritas. 

“Sekali lagi anggaran itu terbatas. APBN itu terbatas, APBD juga terbatas. Jadi jangan diecer-ecer. Jangan dibagi rata. Saya ingatkan bolak- balik jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada di kabupaten bapak ibu sekalian. Jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semuanya dinas diberi. Semua, semua, semua, semua. Kita tidak punya skala prioritas. Tidak tahu prioritasnya yang mana,” katanya pada Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional V APKASI di Istana Negara, Jumat (26/3/2021). 

Menurutnya jika anggaran dibagi rata ke semua dinas tanpa ada skala prioritas tidak akan jadi apapun. Bahkan, dia menyebut bisa jadi tidak akan terpilih untuk periode keduanya. 

“Sekali lagi jangan anggaran itu diecer-ecer. Jangan disebar diseluruh pos belanja. Engga akan jadi (apapun). Setahun hilang, dua tahun ilang. Kok tidak kelihatan. Tahu-tahu sudah lima tahun tidak kepilih karena tidak jelas. Ini bupati kok sudah lima tahun tidak kelihatan, tidak bangun apa-apa. Karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja,” ungkapnya.

Menurutnya, setiap bupati cukup membuat dua program prioritas untuk diselesaikan dalam waktu lima tahun pemerintahannya. Dimana anggaran kabupaten nantinya sebanyak 60 smapai 70% dikonsentrasikan ke dua program prioritas tersebut. 

“(Misalnya) saya ingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam lima tahun ke depan. Sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. (Misalnya) saya mau buka sawah baru sekian ribu hektar, sudah konsentrasikan semua ke sana. 60%, 70% konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat, waduh ini besar-besaran membuat sawah. Wah ini rampung ada 60 pasar di kabupaten semuanya sekarang jadi dibangun semuanya,” paparnya. 

Jokowi pun meminta agar dilakukan konsolidasi anggaran. Apalagi saat ini anggaran negara tengah goncang karena adanya pandemi covid-19. Dia ingin agar para bupati melihat secara detail hasil ouput dan outcome dari perencanaan APBD. 

“Sekali lagi lakukan konsolidasi anggaran. Sedikit program, dua aja unggulan. Dua aja skala prioritas yang dibiayai secara penuh, full untuk menghasilkan produk yang maksimal. Yang benar-benar, cari yang benar-benar ada manfaatnya secara langsung untuk rakyat,” katanya. 

Dia menekankan bahwa dalam hal penganggaran uang harus mengikuti program atau money follow programe. Selain itu dengan anggaran yang fokus pada prioritas akan memudahkan pengawasan. 

“Dan yang paling pemting kalau anggarannya itu difokuskan, ada skala prioritas, ngontrolnya itu mudah. Manajemen pengawasannya gampang,” ucap dia. 

(SANDY)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD