Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah telah menyediakan berbagai regulasi dan fasilitas untuk masyarakat dapat mengikuti program memiliki rumah yang layak, aman, dan terjangkau, salahsatunya melalui kemudahan perizinan bagi pengembang dan dukungan penyediaan infrastruktur dasar.
Selain itu, melanjutkan skema FLPP yang tahun ini diprogramkan untuk 220 ribu unit dengan besaran anggaran Rp25 triliun.
"Sekarang ini negara tanpa competitiveness dan daya saing yang baik jangan harap bisa survive. Karena persaingan antar negara saat ini sangat ketat sekali, baik memperebutkan kue ekonomi, kue investasi. Semua bersaing dan saling memperbaiki diri, kecepatan perizinan, kecepatan pelayanan, kecepatan pembebasan lahan. Karena kalau tergantung APBN gak akan bisa tumbuh, investasi menjadi kunci," kata Jokowi.
Presiden Jokowi bersyukur karena pada masa Pandemi Covid-19 yang lalu, sektor perumahan dan properti merupakan salah satu sektor yang masih tumbuh positif. Dengan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 16% dan menyerap tenaga kerja sebesar 13,8 juta orang per tahun.