Ikhsan Permana SP/MPI
IDXChannel - Konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap investasi di Indonesia.
Juru Bicara (Jubir) Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM terus mengamati kondisi geopolitik global yang terjadi di seluruh dunia.
"Tapi sejauh ini baik itu konflik di Timur Tengah antara kita lihat kondisi di Palestina, itu tidak berpengaruh secara langsung kepada Indonesia," kata Tina saat ditemui di The St Regis Hotel, Jakarta, Rabu (11/10/2023).
Oleh karena itu, Tina mengaku pihaknya masih optimistis bisa memenuhi target investasi di akhir tahun yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni sebesar Rp1.400 triliun.
"Seperti komitmen Pak Bahlil (Menteri Investasi/Kepala BKPM) insyaallah target akan tercapai di akhir tahun," ujarnya.
Seperti diketahui, Israel dan Palestina kembali memanas, kedua negara masih saling serang dan korban terus berjatuhan. Amerika Serikat juga hingga turut campur membantu Israel menggempur sejumlah wilayah Palestina.
Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel dalam konflik melawan Kelompok Hamas Palestina mempengaruhi arah investasi global.
Dengan adanya konflik ini, investor diperkirakan beralih ke instrumen investasi aset safe haven.
Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan, konflik yang bersifat klasik ini sudah terjadi beberapa abad, hanya kali ini yang mendorong terapresiasinya harga minyak mentah dunia.
"Memang secara klasik perang yang terjadi di kawasan Timur Tengah mendorong terapresiasinya harga minyak mentah dunia karena di kawasan itu terdapat negara-negara penghasil minyak seperti OPEC, kalau misal terjadi perang ya berarti ada risiko terjadi blokade jalur distribusi maupun tingkat produksi terganggu," jelas Nafan saat dikonfirmasi MNC Portal Indonesia.
Menurut Nafan, kenaikan harga minyak dunia bisa memberikan pengaruh terhadap kenaikan inflasi terutama di negara yang membutuhkan yang mengkonsumsi minyak seperti AS dan negara Eropa karena inflasinya relatif masih tinggi.
"Jika inflasi masih relatif lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan oleh bank sentral maka di tahun depan peluang terjadinya soft landing policy akan mengecil," jelas Nafan.
(YNA)
