Iqbal Dwi Purnama
Selain itu, konflik ini bisa menimbulkan perlambatan ekonomi dunia. Hal ini berimplikasi pada kinerja ekspor RI yang saat ini memberikan kontribusi terhadap perekonomian, sehingga berpotensi terganggu.
Kondisi ini, kata Vid Adrison, mengharuskan pemerintah melakukan relokasi anggaran ke hal-hal yang lebih produktif. Salah satu usulan konkret untuk mengantisipasi ketidakpastian ini adalah mempertimbangkan kembali program MBG.
"MBG itu membutuhkan duit yang luar biasa besar, sekitar 8 persen dari APBN. Tapi data dari Susenas hanya ada 15 persen masyarakat yang mengatakan mereka khawatir tidak memiliki makanan cukup," lanjutnya.
Pada kesempatan yang sama, Managing Director PEPS Anthony Budiawan menilai pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU APBN. Hal ini perlu dilakukan untuk relokasi anggaran ke program-program yang lebih produktif.
"Otomatis kalau pengalihan dari belanja ke belanja lain, otomatis diperlukan UU APBN yang baru. Karena kalau tidak ya melanggar, karena UU APBN itu diatur sampai organisasi, fungsi, dan program, jadi harus dilakukan," kata dia.
(Febrina Ratna Iskana)
