Niko Prayoga
IDXChannel - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) meminta tambahan anggaran untuk periode 2027 sebesar Rp2,8 triliun. Hal itu disampaikan langsung Kepala BPOM, Taruna Ikrar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rabu (10/6/2026).
Taruna mengatakan jumlah tambahan anggaran itu berangkat dari usulan dirinya agar alokasi anggaran 2027 ditingkatkan sebesar Rp4,2 triliun. Ia menyebut, tambahan anggaran itu diperlukan guna mendukung keberjalanan pengawasan obat dan makanan secara menyeluruh, baik itu premarket maupun postmarket.
Apalagi, BPOM menjadi satu badan yang memiliki tanggung jawab dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
"Anggaran ini diperlukan untuk memperkuat pengawasan obat dan makanan agar masyarakat memperoleh produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat," kata Taruna dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (11/6/2026).
Tidak hanya itu, keberlangsungan pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM tidak hanya secara umum maupun khusus terhadap program MBG. Namun juga terhadap program prioritas nasional lainnya yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan 80 ribu unit yang tersebar di seluruh Indonesia.
