AALI
8000
ABBA
595
ABDA
6950
ABMM
1255
ACES
1305
ACST
258
ACST-R
0
ADES
2370
ADHI
675
ADMF
7675
ADMG
212
ADRO
1365
AGAR
398
AGII
1730
AGRO
2520
AGRO-R
0
AGRS
258
AHAP
57
AIMS
436
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
655
AKRA
3550
AKSI
418
ALDO
625
ALKA
228
ALMI
254
ALTO
328
Market Watch
Last updated : 2021/08/02 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
437.98
-0.05%
-0.21
IHSG
6058.87
-0.18%
-11.17
LQ45
822.92
-0.01%
-0.12
HSI
26125.00
0.63%
+163.97
N225
27742.28
1.68%
+458.69
NYSE
16602.29
-0.57%
-94.85
Kurs
HKD/IDR 1,858
USD/IDR 14,460
Emas
844,281 / gram

Kartu Prakerja untuk Calon Pengantin, Kalau Putus Bagaimana?

ECONOMICS
Michelle N/Sindonews
Minggu, 07 Maret 2021 19:39 WIB
Kemenko Bidang PMK baru-baru ini mengeluarkan wacana pembentukan program Kartu Prakerja untuk calon pengantin yang rencanananya akan dilaksanakan tahun ini.
Kartu Prakerja untuk Calon Pengantin, Kalau Putus Bagaimana? (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) baru-baru ini mengeluarkan wacana pembentukan program Kartu Prakerja untuk calon pengantin yang rencananya akan dilaksanakan mulai tahun 2021 ini. Tapi kalau di tengah jalan hubungan putus bagaimana?

"Kartu Prakerja ini merupakan jenis bantuan dari pemerintah untuk calon pengantin yang ingin menikah. Harapannya setelah menikah mereka akan mempunyai kehidupan ekonomi yang baik sehingga tidak lahir keluarga miskin baru," ujar Sesmenko PMK Y.B Satya Sananugraha dalam keterangannya di website kemenkopmk.go.id.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet pun memberikan tanggapannya bahwa pada tahun lalu, kartu Prakerja banyak menjadi sorotan karena dinilai tidak cocok di masa itu dan terbatasnya calon penerima bantuan di tengah antusiasme masyarakat yang sangat besar. 

"Jika dilihat dari tujuannya, agar nantinya pasangan yang menerima kartu Prakerja ini tidak mengalami stunting, tentu ini hal yang baik, karena masalah stunting masih menjadi PR di Indonesia," ucap Yusuf kepada MNC Portal Indonesia di Jakarta, Minggu(7/3/2021).

Terlebih, wacananya program ini akan diperuntukkan untuk warga miskin. Namun, Yusuf menyampaikan bahwa ada beberapa catatan penting bagi pemerintah. 

"Dalam upaya mencegah stunting, pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) pada bansos. Tentunya jika ada program Kartu Prakerja, tentu ada potensi tumpang tindih kebijakan," tambahnya. 

Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintah justru tidak memperluas cakupan penerima bansos saja. "Di samping itu, tanpa mengesampingkan masalah stunting, tapi dengan sedikitnya calon penerima Kartu Prakerja tahun ini, tentu ada calon penerima yang sudah menikah misalnya, yang berpotensi tidak mendapatkan bantuan," ungkap Yusuf. 

Padahal, menurut Yusuf, urgensi ini pun tidak kalah penting, kecuali jika calon penerimanya dipisah. 

"Tapi kalaupun dipisah, kita sudah punya program PKH yang sudah disinggung di atas," tandasnya. (RAMA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD