Suparjo Ramalan
IDXChannel - Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) menilai perkara Eka Wirajhana, karyawan PT Garuda Indonesia Tbk, harus ditindak berdasarkan hukum perdata khususnya perselisihan hubungan industrial, dan bukan pidana.
Saat ini Eka ditahan di Polres Bandara Soekarno-Hatta sejak 8 Desember 2021 lalu, setelah memenuhi panggilan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Bandara Soekarno-Hatta. Eka dilaporkan manajemen Garuda Indonesia terkait dengan permasalahan transfer rapelan gaji.
Ketua Harian Sekarga, Tomy Tampatty menjelaskan perkara gaji adalah perselisihan hak yang masuk dalam rana hukum perdata, maka perkara yang dialami Eka Wirajhana seyogyanya diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial atau Perselisihan Hak (Gaji).
"Permasalahan saudara Eka Wirajhana adalah permasalahan perselisihan hak yang terkait dengan adanya transfer rapelan gaji dari pelapor kepada Eka Wirajhana yang terjadi sekitar tahun 2014," ujar Tomy, Jumat (17/12/2021).
Menurutnya, permasalahan tersebut berawal dari adanya penerapan sistem penggajian yang baru (Sistem One on One) terhadap pegawai darat (non-crew). Pada saat awal penerapan sistem yang baru, banyak terdapat selisih kurang bayar gaji terhadap pegawai darat, termasuk Eka Wirajhana.
