"(Kebijakan ini) Diharapkan untuk mengatasi satu masalah, yaitu minyak goreng, kekhawatirannya ketika kebijakan itu justru lebih banyak dampak negatifnya kepada (produk) yang lain," tutur Faisal.
Di lain pihak, kebijakan pemerintah yang berubah dari yang semula tidak melarang ekspor CPO kemudian justru melarangnya, diyakini justru bakal memberikan getah pada industri-industri yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus minyak goreng.
"Bukan hanya ke minyak goreng tapi juga ke industri-industri turunan CPO yang lain. Padahal dari data sebetulnya suplai CPO untuk domestik itu lebih dari 50 persennya untuk ke industri yang bukan terkait dengan minyak goreng, yaitu seperti biokimia, biodisel dan lainnya. Jadi industri-industri yang tidak ada sangkut-pautnya malah kena getahnya," tegas Faisal. (TSA)