AALI
9750
ABBA
286
ABDA
6250
ABMM
1350
ACES
1195
ACST
186
ACST-R
0
ADES
3300
ADHI
805
ADMF
7575
ADMG
170
ADRO
2190
AGAR
362
AGII
1430
AGRO
1275
AGRO-R
0
AGRS
152
AHAP
66
AIMS
358
AIMS-W
0
AISA
174
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1100
AKRA
725
AKSI
745
ALDO
1315
ALKA
296
ALMI
288
ALTO
242
Market Watch
Last updated : 2022/01/26 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.82
0.04%
+0.23
IHSG
6556.00
-0.19%
-12.17
LQ45
939.03
-0.03%
-0.31
HSI
24283.31
0.16%
+39.70
N225
27101.98
-0.11%
-29.36
NYSE
16340.32
-0.45%
-73.65
Kurs
HKD/IDR 1,838
USD/IDR 14,325
Emas
851,136 / gram

Kecewa UMK 2022, Buruh KBB Sayangkan Gubernur Tak Gunakan Hak Diskresi untuk Naikan Upah

ECONOMICS
Adi Haryanto
Kamis, 02 Desember 2021 11:20 WIB
Buruh KBB menyesalkan keputusan Gubernur Jawa Barat terkait UMK 2022.
Kecewa UMK 2022, Buruh KBB Sayangkan Gubernur Tak Gunakan Hak Diskresi untuk Naikan Upah (Dok.MNC Media)
Kecewa UMK 2022, Buruh KBB Sayangkan Gubernur Tak Gunakan Hak Diskresi untuk Naikan Upah (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyesalkan keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang tidak menaikan UMK tahun 2022. Padahal gubernur punya kewenangan dalam memutuskan kenaikan UMK dan tidak harus mengacu pada PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. 

"Kami sangat menyayangkan gubernur tidak mengabulkan tuntutan kenaikan UMK tahun 2022 di KBB. Padahal gubernur punya hak diskresi yang bisa digunakannya," kata Ketua DPC Serikat Pekerja Nasional (SPN), KBB, Budiman, Kamis (2/12/2021).

Merujuk pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/ Kep.732-Kesra/ 2021 Tanggal 30 November 2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, UMK KBB sama seperti tahun 2021 yakni sebesar Rp3.248.283,28. Itu artinya tuntutan kenaikan 7% dari buruh tidak dikabulkan. 

Budiman menilai, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam menetapkan UMK hanya memandang dari aspek regulasi pemerintah pusat saja. Yakni mengacu kepada PP No 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara itu gubernur tidak memikirkan rekomendasi dari bupati/wali kota di Jawa Barat.

Padahal, lanjut dia, sebetulnya gubernur itu memiliki diskresi untuk mengabulkan rekomendasi soal kenaikan upah. Contohnya seperti yang dilakukan oleh Gubernur Pemprov Jawa Timur, yang bisa menaikan UMK tahun 2022 karena ada diskresi dari gubernurnya. 

"Contoh di Jawa Timur ada kenaikan empat sampai lima kabupaten/kota yang dianggap ring satu, dengan rata-rata kenaikan Rp75.000 atau setara 1,74%. Tapi kalau acuannya PP 36 pasti tidak akan naik," tegasnya.

Menurutnya, Ridwan Kamil hingga saat ini tidak memperhatikan hal kecil seperti itu dan tidak melihat kondusivitas wilayah. Padahal rekomendasi dari bupati/wali kota tidak asal karena sudah berdasarkan pertimbangan dan masukan saat rapat dewan pengupahan. 

"Harusnya hal itu dipertimbangkan dengan menggunakan hak diskresi dan berkomunikasi dengan kementerian," imbuhnya. 

Lebih lanjut, pihaknya juga semakin kecewa karena Ridwan Kamil tidak menemui ribuan buruh secara langsung saat mereka melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, meskipun sudah menunggu hingga malam hari. "Itu juga jadi komplain kita, padahal ada kesempatan untuk berdiskusi untuk mencari solusi," pungkasnya.

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD