AALI
8475
ABBA
222
ABDA
6050
ABMM
4210
ACES
615
ACST
185
ACST-R
0
ADES
7225
ADHI
745
ADMF
8300
ADMG
165
ADRO
4080
AGAR
306
AGII
2250
AGRO
575
AGRO-R
0
AGRS
94
AHAP
101
AIMS
246
AIMS-W
0
AISA
177
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1620
AKRA
1415
AKSI
322
ALDO
680
ALKA
290
ALMI
388
ALTO
174
Market Watch
Last updated : 2022/10/05 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
534.54
-0.28%
-1.53
IHSG
7075.39
0.04%
+3.13
LQ45
1011.63
-0.3%
-3.01
HSI
18087.97
5.91%
+1008.46
N225
27120.53
0.48%
+128.32
NYSE
0.00
-100%
-13855.72
Kurs
HKD/IDR 1,933
USD/IDR 15,210
Emas
837,370 / gram

Sah Rp4.816.921, UMK 2022 Kota Bekasi Tertinggi se-Jabar

ECONOMICS
Jonathan Simanjuntak/MPI
Rabu, 01 Desember 2021 14:29 WIB
Kota Bekasi menjadi pemegang UMK 2022 tertinggi di Jawa Barat.
Sah Rp4.816.921, UMK Kota Bekasi 2022 Tertinggi se-Jabar(Dok.MNC Media)
Sah Rp4.816.921, UMK Kota Bekasi 2022 Tertinggi se-Jabar(Dok.MNC Media)

IDXChannel - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil resmi menetapkan upah minimum kota (UMK) di wilayah ProvinsiJawa Barat untuk tahun 2022. Beleid yang ditekan lewat Keputusan Gubernur Jabar Nomor: 561/Kep.732-Kesra/2021 itu menempatkan Kota Bekasi menjadi pemegang UMK tertinggi di Jawa Barat.

Dalam keputusan tersebut, UMK pada wilayah Kota Bekasi ditetapkan sebesar Rp4.816.921,17. Nilai tersebut menggeser Kabupaten Karawang yang sebelum bertengger di angka paling atas UMK pada tahun 2021.

“Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mulai dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2022,” tulis Ridwan Kamil dalam keterangannya, Rabu (01/12/2021).

Diketahui, keputusan tersebut sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kepada Pemprov Jawa Barat sebesar 0,71 persen. Putusan sebesar 0,71 persen itu sesuai dengan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Kota Bekasi. 

“Ini sesuai dengan hasil Depeko, artinya kita kan ada sidang pleno pertama itu yang tanggal 18 itu rapat dengan Depeko, ada semua unsur. Hanya saja, dalam perhitungan dari unsur serikat Walk Out ,” jelas Kadisnaker Kota Bekasi, Ika Indah Yarti ketika dikonfirmasi, Rabu (01/12/2021).

Lebih lanjut, Ika menjelaskan bahwa perhitungan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang pengupahan. Saat itu, serikat buruh walk out karena tidak sepakat perhitungan upah menggunakan PP tersebut.

“Karena (serikat) tidak setuju dengan perhitungan yang pakai PP 36. Jadi ini (rekomendasi) Depeko yang memang disampaikan pada tanggal 22, hari Senin.” pungkasnya. 

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD