AALI
9700
ABBA
286
ABDA
7375
ABMM
1380
ACES
1340
ACST
190
ACST-R
0
ADES
3400
ADHI
825
ADMF
7550
ADMG
194
ADRO
2230
AGAR
344
AGII
1435
AGRO
1345
AGRO-R
0
AGRS
167
AHAP
69
AIMS
372
AIMS-W
0
AISA
179
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1140
AKRA
785
AKSI
845
ALDO
1485
ALKA
346
ALMI
278
ALTO
270
Market Watch
Last updated : 2022/01/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
502.22
-0.66%
-3.34
IHSG
6591.98
-0.33%
-22.08
LQ45
938.61
-0.66%
-6.20
HSI
24127.85
0.06%
+15.07
N225
27467.23
-2.8%
-790.02
NYSE
0.00
-100%
-17219.06
Kurs
HKD/IDR 1,842
USD/IDR 14,369
Emas
837,003 / gram

Dinilai Tidak Adil, Serikat Pekerja Jatim Tolak UMK 2022

ECONOMICS
Lukman Hakim
Rabu, 01 Desember 2021 14:19 WIB
Serikat buruh atau pekerja di Jatim tolak UMP 2022 yang dinilai tidak adil.
Dinilai Tidak Adil, Serikat Pekerja Jatim Tolak UMK 2022 (Dok.MNC Media)
Dinilai Tidak Adil, Serikat Pekerja Jatim Tolak UMK 2022 (Dok.MNC Media)

IDXChannel - Kalangan buruh di Jawa Timur (Jatim) yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) menolak keputusan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) di Jatim 2022. Pasalnya, UMK tersebut dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Menurut Sekjen Komite Pusat SPBI, Fatkhul Khoir, penetapan UMK 2022 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sangat memberatkan masyarakat. Hal ini akibat tingkat kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan.

“Kita menolak angka kenaikan itu karena tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat,” katanya, Rabu (1/12/2021).

Dia menjelaskan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Hal ini membuat berbagai aturan turunannya yang berkriteria strategis dan berdampak luas, termasuk PP Pengupahan, tidak bisa digunakan.
“Namun ada formula yang dapat digunakan untuk menentukan besaran UMK, yakni penghitungan dari dewan pengupahan. Dewan pengupahan kan setiap bulan melakukan survei kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim, Jazuli juga menolak besaran kenaikan UMK Jatim 2022. Penolakan itu disebabkan lantaran ada lima daerah di Jatim yang tidak mengalami kenaikan nilai UMK karena penghitungannya masih menggunakan formulasi PP Nomor 36 Tahun 2021.

Kelima daerah tersebut adalah Kabupaten Malang Rp3.068.275,36, Jombang Rp2.654.095,88, Kabupaten Probolinggo Rp2.553.265,95, Jember Rp. 2.355.662,91, dan Pacitan Rp1.961.154,77. “Selain itu, ada daerah padat industri yang kenaikannya nilai UMK-nya tidak signifikan, yakni Kabupaten Tuban. UMK Kabupaten Tuban sebesar Rp2.539.224,88, hanya naik Rp6.990,11 dari 2021. Ini tidak adil bagi pekerja,” terangnya.  

(IND) 

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD