AALI
9300
ABBA
290
ABDA
0
ABMM
2460
ACES
745
ACST
184
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
800
ADMF
8175
ADMG
176
ADRO
3250
AGAR
298
AGII
2250
AGRO
770
AGRO-R
0
AGRS
111
AHAP
100
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
158
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1555
AKRA
1185
AKSI
280
ALDO
730
ALKA
292
ALMI
308
ALTO
192
Market Watch
Last updated : 2022/08/19 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
544.69
-0.42%
-2.31
IHSG
7172.43
-0.2%
-14.12
LQ45
1022.99
-0.33%
-3.35
HSI
19773.03
0.05%
+9.12
N225
28930.33
-0.04%
-11.81
NYSE
0.00
-100%
-15734.11
Kurs
HKD/IDR 180
USD/IDR 14,820
Emas
835,878 / gram

Ridwan Kamil Tetap UMK di Bawah 1,09 Persen, Buruh Mengaku Kecewa

ECONOMICS
Arif Budianto/Kontributor
Rabu, 01 Desember 2021 10:40 WIB
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022. Keputusan itu ternyata membuat kalangan buruh kecewa.
Ridwan Kamil Tetap UMK di Bawah 1,09 Persen, Buruh Mengaku Kecewa. (Foto Ilustrasi: MNC Media)
Ridwan Kamil Tetap UMK di Bawah 1,09 Persen, Buruh Mengaku Kecewa. (Foto Ilustrasi: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar telah menetapkan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2022. Keputusan itu ternyata membuat kalangan buruh kecewa dengan keputusan tersebut, di mana kenaikan UMK Jabar tahun 2022 masih mengaku kepada PP No 36 tentang Pengupahan.

"Kami sangat kecewa dengan keputusan Gubernur Jawa Barat yang menetapkan UMK berdasarkan PP 36/2021, keputusan Gubernur tersebut sangat menyakiti hati dan perasaan kaum buruh Jawa barat yang sudah berhari-hari berjuang tapi berakhir dengan pil pahit," kata Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar Roy Jinto, Rabu (1/12/2021).

Menurut dia, Gubernur Jawa Barat tidak menghargai proses yang telah dilalui di tingkat kabupaten/kota. Dimana bupati atau wali kota telah membuat rekomendasi kenaikan UMK. Rekomendasi itu sudah melalui pengkajian dan perdebatan yang panjang.

"Namun, setelah sampai ke Pemprov semua di mentahkan dengan mengembalikan semua rekomendasi agar sesuai dengan PP 36/2021," beber dia.

Menurut Roy, kenaikan UMK di Jabar hanya mengalami kenaikan antara 0,84 hingga 1,09 persen. Besaran itu sesuai dengan ketentuan PP No 36/2021. Tak hanya itu, sebanyak 11 kota kabupaten bahkan tak mengalami kenaikan untuk UMK 2022.

Padahal, kata Roy, jelas putusan MK amar ke 7, bahwa Pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan program strategis dan berdampak luas. Sementara PP 36/2021 jelas bahwa pengupahan merupakan program strategis Nasional yang pastinya berdampak luas. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD