Iqbal Dwi Purnama
IDXChannel - Pemerintah tengah membahas wacana penerapan work from anywhere (WFA) sebagai kebijakan untuk menekan konsumsi BBM dalam negeri, di tengah konflik Timur Tengah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan, dampak konflik tersebut berimbas pada tersendatnya rantai pasok minyak mentah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sebab, salah satu selat yang melayani 20-30 persen perdagangan minyak dunia, Hormuz, ditutup oleh Iran.
"Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tetapi sedang dikaji. Tentang apakah kita butuh WFA? tetapi menurut saya semua kemungkinan itu bisa terjadi, yang penting adalah penghematan BBM," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (17/3/2026).
Penutupan selat hormuz secara langsung menguji ketahanan fiskal. Harga minyak mentah dalam asumsi APBN USD70 dolar, saat ini telah melonjak hingga lebih dari USD90 dolar. Sehingga Pemerintah perlu meningkatkan kompensasi kenaikan harga minyak mentah kalau mau menjaga harga subsidi.
"Tapi yang penting adalah penghematan terhadap BBM. Di samping kita memang menghemat impor, itu juga (WFA) menghemat pengeluaran bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata dia.
Sebelumnya Ekonom Indef, Hakam Naja memproyeksikan penutupan Selat Hormuz bisa memicu defisit APBN Rp149,6 triliun. Dia menjelaskan, asumsi makro APBN 2026 harga minyak pada kisaran USD70 per barel.
Sedangkan kenaikan USD1 per barel minyak akan menaikkan defisit sebesar Rp6,8 triliun. Sehingga, jika harga minyak saat ini berada di angka USD92 per barel, maka APBN diproyeksikan terkuras Rp149,6 triliun.
"Kenaikan harga minyak pada angka mendekati USD100 per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen, melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh UU no. 17/2003 tentang Keuangan Negara," ujar Naja dalam keterangan tertulis.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi yang sangat vital bagi perekonomian dunia. Karena itu, berbagai pihak memiliki kepentingan agar aktivitas distribusi minyak dan bahan bakar di jalur tersebut dapat kembali berjalan normal.
