Advenia Elisabeth/MPI
IDXChannel - Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah menargetkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 98 persen pada tahun 2024. Namun Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, mengungkapkan dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan masih mengalami tantangan tertentu.
"Tapi permasalahannya, effective coverage bukan hanya terdaftar, tapi bisa memanfaatkan. Nah untuk bisa memanfaatkan harus ada dana untuk membangun infrastruktur, ada dokternya, ada tenaga kesehatannya, ada alat kesehatannya, ada cara mencapai pelayanan kesehatan. Itulah yg sering menjadi masalah," ujar Ghufron dalam diskusi publik Ombudsman RI, Kamis (30/3/2023).
Oleh karena itu, menurut Ghufron, tantangan pembiayaan untuk Pemerintah Daerah terkadang menyangkut double sistem, memisahkan public good atau upaya kesehatan masyarakat. Sebagai contoh, untuk visit rumah dan promosi prevensi, ini merupakan public goods yang sudah merupakan tugas dinas kesehatan atau kementerian kesehatan, bukan pemerintah daerah.
Di samping itu, Ghufron mengatakan permasalahan lainnya di lingkup BPJS yakni mengenai penentuan tarif insentif dokter yang sudah diambil alih oleh Pemda setelah BPJS Kesehatan menaikkan insentif dokter dan tenaga kesehatan.
Sementara, kondisi di lapangan, tidak semua Pemda mempunyai cukup dana untuk memberikan insentif para tenaga kesehatan.
