Maulina Ulfa - Riset
Bernarkah untuk Kepentingan ‘Transisi Energi’?
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan, Inpres kendaraan listrik merupakan wujud komitmen pemerintahan Jokowi dalam melakukan transisi energi, dari energi fosil ke energi baru terbarukan.
"Kendaraan listrik adalah bagian dari desain besar transisi energi, dari energi fosil ke energi baru terbarukan. Untuk mewujudkan desain besar itu, pemerintah memulainya dengan melakukan transisi dan konversi kendaraan konvensional ke kendaraan listrik," kata Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (15/9/2022).
Pemerintah berdalih percepatan penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik ini untuk mencapai target netral karbon atau net zero emission pada tahun 2060.
Tapi jika di telistik lagi, produksi listrik Indonesia masih ditopang oleh energi batu bara yang dianggap tidak ramah lingkungan.
Mengutip wesite Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit listrik hingga bulan Juni 2021 sebesar 73.341 MW masih mengandalkan pembangkit berbasis fosil sebagai penopang produksi listrik, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batu Bara.
"Secara generation cost, PLTU memang masih murah. Jadi biar tarif listriknya tidak mahal ke rakyat sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan membuat industri makin kompetitif," ungkap Rida.
Pada komposisi tersebut, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mendominisasi sebesar yaitu 47% atau sekitar 34.856 MW, disusul Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 20.938 MW (28%), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 6.255 MW (9%), Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 4.932 MW (7%), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 2.174 MW (3%), Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTU M/G) 2.060 MW (3%), dan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT) lainnya 2.215 MW (3%).
Sementara dari sisi produksi listrik, realisasi volume PLTU hingga periode yang sama jauh lebih besar sebesar, yaitu 65,30% dengan kebutuhan batubara sebesar 32,76 juta ton.
Sisanya dipasok dari gas 17% (184.079 BBTU), Air 7,05%, Panas Bumi 5,61%, BBM 3,04%, BBN 0,31%, Biomassa 0,18%, Surya 0,04% dan EBT lainnya 0,14%.
Polemik kelebihan pasokan (oversupply) listrik juga masih menjadi persoalan pelik PLN. Di tahun ini kondisi surplus listrik PLN mencapai 6 gigawatt (GW) dan akan bertambah menjadi 7,4 GW di 2023, bahkan diperkirakan mencapai 41 GW di 2030.
Di dalam kontrak jual-beli listrik dengan produsen listrik swasta (Independent Power Producer/IPP), terdapat skema take or pay, artinya dipakai atau tidak dipakai listrik yang diproduksi IPP, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak.
Oleh sebab itu, kelebihan suplai listrik tersebut akan semakin membebani PLN. Wacana menaikkan daya listrik penerima subsidi untuk menyerap listrik PLN mencuat untuk mengatasi kondisi oversupply. Termasuk diduga disalurkan untuk pemenuhan daya kompor induksi yang akan datang.
Sementara, emisi dari sektor kelistrikan dan batu bara menjadi penyumbang utama emisi di Indonesia. Penggerak terbesar dari keseluruhan emisi gas rumah kaca (GRK) adalah sektor listrik sebesar 35%, diikuti oleh transportasi dan industri masing-masing sebesar 27%.
Di Indonesia, emisi telah meningkat secara signifikan sejak tahun 1990, mencapai level tertinggi 620 MtCO2 pada tahun 2018. (Lihat tabel di bawah ini.)
Sumber: Climate Transparency 2021
Alih-alih untuk pengurangan emisi, intensifikasi penggunaan listrik justru bisa menjadi bom emisi buat Indonesia jika sumber listrik yang digunakan masih dari energi fosil.
Untuk itu, pemerintah sebaiknya jangan terburu-buru untuk mengganti semua serba listrik. Bisa dimulai dari sektor hulu dengan menemukan energi alternatif untuk pembangkit listrik. (ADF)
