Atikah Umiyani/MPI
IDXChannel - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, tata kelola penyaluran pupuk subsidi terlalu rumit dan banyak regulasi.
"Problem-nya sekarang mohon maaf sorry to say ruwet sekali, banyak sekali aturannya, di daerah aturan banyak," ujarnya di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Rahmad bahkan menyebutkan, permasalahan pupuk ini terlalu banyak yang mengurusi. Katanya, untuk aturan alokasi pupuk subsidi saja, paling tidak ada 6-7 Kementerian yang mengaturnya.
"Pupuk ini overly regulated. Terlalu banyak yang mengurusi. Sementara sebetulnya kalau kita ngomong smallholder farmers ini dapatnya subsidi dari pemerintah nih yah enggak lebih dari 1 juta," katanya.
Dijelaskannya, realisasi kenaikan alokasi pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun terhambat regulasi dan koordinasi antar kementerian/lembaga terkait.
"Nah karena overly regulated ini banyak sekali regulatory cost misalnya, contohnya dari sisi rumitnya penagihan Pupuk Subsidi itu mengakibatkan biaya bunga yang tidak kecil. Kalau kita hitung, secara harian, ini berbicara yang bukan yang kurang tagih. Artinya HPP yang lebih tinggi dibandingkan yang diberikan, ini yang regular saja," ujar dia.
Lebih lanjut Rahmad menyoroti soal adanya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang mewajibkan pihaknya menyetok sebanyak 1,7 juta ton pupuk di setiap kabupaten. Contohnya, salah satunya di Kabupaten Karawang, meskipun ada pabrik Pupuk Indonesia yaitu upuk Kujang Cikampek, namun pihaknya tetap harus memiliki stok.
"Sama halnya dengan di Gresik, di Kabupaten Gresik, Bojonegoro, Lampung, Antuban, kemudian Sidoarjo. Kita punya pabrik di Gresik yang besar sekali. Kita harus punya gudang di sana. Akibatnya kita ini me-maintain stok sebesar 1,7 juta ton untuk memenuhi regulatory compliance tadi. Biayanya itu Rp9 triliun. Nah, ini tercantum di sini berapa besar stok yang harus kita maintain," kata Rahmad.
Namun, dia berkomitmen, Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan supaya tidak ada gangguan di level petani. Dia hanya mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola penyaluran pupuk subsidi.
"Saya mendukung ada perbaikan yang sifatnya dirombak atau dipermudah gimana petani bisa menebus pupuk dengan mudah bagaimana susbidi BBM," katanya.
(YNA)
