Rista Rama Dhany
IDXChannel - Sektor energi merupakan salah satu fokus utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak pertama kali memimpin Indonesia pada 2014, yakni dengan menguasai kembali sumber daya alam (SDA) yang sudah berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pihak asing.
Pasalnya, sektor energi merupakan sektor yang penting dan harus dikuasai oleh negara karena menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
Namun, jalan Pemerintahan Jokowi tidaklah mudah, pasalnya banyak sektor energi seperti minyak dan gas bumi hingga mineral tambang batu bara, emas, bauksit dan lainnya sudah sekian puluh tahun sudah dikelola pihak asing.
Tentu untuk kembali menguasai tambang-tambang tersebut tidaklah mudah bagi Pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, langkah pengambil alihan tambang besar itu dari pihak asing haruslah lewat jalan yang legal karena berhadapan dengan negara asing dan dunia internasional. Bila dengan jalan main ambil paksa, tentu akan sangat berisiko besar dan menjadi citra buruk dihadapan investor asing yang investasi di Indonesia.
Dengan cara cerdik pemerintahan Presiden Jokowi, sejumlah tambang raksasa kini sudah kembali ke ibu pertiwi dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan beberapa konsep salah satunya dengan ‘memaksa’ perusahaan asing itu melepas sahamnya dan dibeli oleh BUMN. Pasalnya bila tidak mau melepas, maka pemerintah tidak akan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sedangkan kontrak-kontrak tambang migas raksasa yang habis masa kontraknya diperintahkan untuk dikelola oleh BUMN.
