Rista Rama Dhany
Freeport sendiri sudah menguasai tambang tembaga dan emas di Papua sejak 1967 dengan mendapatkan Kontrak Karya (KK) yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Dengan skema kontrak karya ini, membuat posisi Indonesia dengan Freeport sejajar (negara dengan perusahaan).
Presiden Joko Widodo bertekad, cadangan tembaga yang dimiliki negeri ini harus diolah di dalam negeri, tidak lagi tanah yang kaya mineral hanya dikeruk dan di bawa ke luar negeri untuk dioleh menjadi barang jadi yang harganya berlipat-lipat lebih mahal.
"Negara kita Indonesia memiliki cadangan tembaga yang besar. Sangat besar. Masuk kategori tujuh negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar di dunia. Ini yang banyak kita nggak tahu. Potensi yang sangat besar ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah setinggi-tingginya bagi ekonomi kita," ucap Jokowi saat meresmikan peletakkan batu pertama pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Provinsi Jawa Timur, Selasa (12/10/2021).
Jokowi tidak ingin Indonesia memiliki tambang tetapi smelter atau hilirisasinya ada di negara lain. Misalnya di Spanyol dan Jepang. Nantinya nilai tambahnya masuk ke negara tersebut. Padahal tambangnya punya Indonesia.
"Inilah kenapa smelter Freeport dibangun di dalam negeri yaitu di Gresik Provinsi Jatim. Karena itu ini adalah sebuah kebijakan strategis terkait dengan industri tambang, tembaga setelah kita menguasai 51 persen saham Freeport dan saat itu juga kita mendorong agar Freeport membangun smelter di dalam negeri. Sekali lagi, kita ingin nilai tambah ada di sini," pungkas Jokowi.
