Heri Purnomo
Bahkan kata Hendro, Kementerian Perhubungan telah memberikan sejumlah bus kepada pemerintah daerah di tahun 2004. Akan tetapi saat ini tidak ada satupun daerah yang mampu mengurusi hal itu.
"Lebih ironis lagi ketika diberi barang dan dikelola oleh badan usaha daerah seharusnya kalo di kasih 2 akan menjadi 3 atau lebih," katanya.
"Tapi ketika dikelola oleh badan usaha daerah itu datang lagi tapi mintanya itu uang untuk memperbaiki barang yang rusak. Dan uang pemasukan selama ini larinya kemana dan itu semuanya," tambahnya.
Adapun Hendro menjelaskan bahwa terkait dengan permasalahan anggaran sebenarnya bisa diatasi dengan adanya creative finansial yang dilakukan untuk membangun transportasi publik melalui berbagai skema kerja sama, dengan berbagai pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri.
"Perlu adanya creative financing, jadi tidak hanya mengandalkan uang negara. Kalo minta tumbuh bagus tidak jadi masalah tapi kalo minta terus minta lagi ya masalah," katanya.
(SLF)
