Heri Purnomo
IDXChannel – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan aturan baru terkait pengaktifan Automatic Identification System (AIS) melalui PM 18 Tahun 2022.
Aturan tersebut tentang Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal yang Melakukan Kegiatan di Wilayah Perairan Indonesia. Dalam aturan baru ini disebutkan kapal yang melanggar dapat dikenakan denda hingga Rp75 juta.
"AIS adalah sistem pelacakan otomatis menggunakan transceiver yang terpasang di kapal dan digunakan oleh layanan lalu lintas kapal. Dengan begitu, negara dapat melacak keberadaan kapal yang melintas di perairan Indonesia," jelas Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Seminar Optimalisasi PNBP di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Melalui penggunaan AIS, diharapkan pengawasan kapal di perairan Indonesia, khususnya di Pelabuhan Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), dapat dilakukan dengan efektif sehingga dapat menekan pelanggaran dalam pengoperasian Tersus dan TUKS, serta mencegah hilangnya potensi PNBP yang seharusnya diperoleh negara.
Peraturan tentang pemasangan dan pengaktifan AIS sebelumnya diatur dalam PM Nomor 58 Tahun 2019 dan PM Nomor 7 Tahun 2019. Meski begitu, masih banyak didapati kapal yang mematikan sistem AIS saat berada di perairan Indonesia, sehingga tidak terlacak keberadaannya.
Masih banyaknya kasus menonaktifkan AIS ini salah satunya diakibatkan karena sanksi yang dikenakan masih sebatas sanksi administrasi.
Menhub meyakini dengan ditegakkannya peraturan baru PNBP dari sektor Perhubungan Laut dapat meningkat hingga lebih dari 50%. Pendapatan ini nantinya akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur transportasi.
"Penegakan hukum berkaitan dengan AIS ini harus ditegakkan dan tidak ada tawar menawar. Dengan mewajibkan penggunaan AIS, pergerakan kapal bisa kita ketahui, dan Insha Allah bukan saja PNBP kita yang naik, tetapi juga ilegal ekspor terutama batu bara itu bisa teratasi," imbuhnya.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan untuk meningkatkan pengawasan terhadap Tersus dan TUKS, membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat dengan pihak terkait, seperti misalnya dengan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu.
