Rista Rama Dhany
IDXChannel - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk terus memperkuat perumusan kebijakan ekonomi dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk meningkatnya ketidakpastian, serta memanfaatkan sumber pertumbuhan baru.
Pada the 11th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED) “Post Pandemic Economic Policy: Coping with Uncertainties and Seizing New Growth Opportunities”, Wakil Menteri Keuangan RI, Suahasil Nazara menyampaikan empat pelajaran penting dari pengambilan kebijakan di masa krisis akibat pandemi.
Pertama, pentingnya ketersediaan dan kualitas data sebagai dasar kebijakan publik. Kedua, pentingnya tata kelola yang baik dalam perumusan kebijakan, bahkan sejak sebelum terjadinya pandemi. Ketiga, bauran kebijakan dan koordinasi yang kuat antar otoritas/lembaga, karena tidak mungkin mengharapkan kebehasilan
dari kebijakan tunggal dari sebuah institusi dalam menyelamatkan Indonesia dari krisis. Keempat, keterkaitan antara keberhasilan penanganan kesehatan dan kinerja perekonomian.
“Satu pelajaran terpenting dari penanganan pandemi adalah kita tahu bagaimana menurunkan tingkat penularan setiap ada peningkatan kasus. Tetapi di saat bersamaan, kita juga harus terus ingat bahwa ketika tingkat penularan menurun, bukan berarti virusnya telah hilang," ungkap Suahasil, dalam keterangannya, Selasa (6/12/2022).
Suahasil menambahkan, artinya, dalam krisis akibat pandemi, penanganan kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penguatan pemulihan ekonomi.
AIFED merupakan kegiatan tahunan yang menggalang partisipasi akademisi, ekonom, profesional, dan pembuat kebijakan untuk membahas solusi konkret bagi masalah ekonomi dan sosial yang muncul di Indonesia. Acara ini merupakan kerja sama antara Kementerian Keuangan dengan berbagai mitra seperti ADB, PROSPERA, dan GIZ.
“Krisis kesehatan telah mendorong kita untuk memikirkan ulang paradigma baru kebijakan ekonomi. Hal ini membutuhkan serangkaian kebijakan yang tidak hanya menjaga momentum pemulihan, tetapi juga untuk beradaptasi dengan dinamisnya ekonomi global sehingga kita dapat tumbuh berkelanjutan dan tahan terhadap guncangan,” jelas Luky Alfirman, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam sambutannya pada pembukaan acara AIFED ke-11 ini.
Dalam kesempatan yang sama, The Honorable Stephen Jones MP, Assistant Treasurer and Minister for Financial Services, Australia dan Ramesh Subramaniam, Director General Southeast Asia Department of ADB juga menekankan peran vital kebijakan fiskal dalam penanganan pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi pascapandemi.
Pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi yang berangsur membaik memerlukan dukungan dan arah kebijakan yang dapat mengurangi tekanan fiskal, sekaligus kesiapan ruang fiskal untuk menghadapi krisis, guncangan, dan bencana di masa depan. Sebelum perang RusiaUkraina 2022, banyak negara merencanakan penarikan stimulus fiskal selama pandemi mengingat pemulihan ekonomi diproyeksi akan terus menguat secara bertahap.
Kekhawatiran terhadap peningkatan beban utang publik di negara berpenghasilan rendah dan berkembang pun menjadi pendorong percepatan rencana konsolidasi fiskal dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal. Di saat yang sama, para pembuat kebijakan dihadapkan dengan dilema antara upaya kesinambungan pemulihan ekonomi dalam situasi yang penuh ketidakpastian dan kemuraman ekonomi global vis a vis menahan tekanan inflasi global yang terus meningkat.
Di dalam negeri, kebijakan fiskal terus melakukan peran strategisnya dalam penguatan pemulihan dan memberi arah pembangunan perekonomian Indonesia ke depan.
