Iqbal Dwi Purnama
"Sehingga dari lahan itu kita analisis berapa anggota DPR yg akan dipindahkan. 1000 misalnya, dengan lahan yg ada apakah bisa rumah tapak atau low rise apartemen atau high rise apartemen dengan ukuran standar untuk mereka," kata Iwan.
Terkait ukurannya, Iwan mengaku Kementerian PUPR sudah memiliki standar teknisnya. Kemungkinan rumah untuk para pejabat legislatif itu akan dibuat setara seperti yang dibangun untuk rumah dinas Menteri.
Akan tetapi, pembangunan rumah untuk anggota Legislatif di IKN itu belum masuk dalam budget APBN yang digelontorkan untuk pembangunan tahap awal. Sehingga kemungkinan akan dibangun setelah tahun 2024.
"Kalau melihat tahapannya itu setelah 2024. Belum (dibangun tahun ini), Itu masuk dalam program RPJM di kabinet ke depan," ujarnya.
(FRI)
