Kepastian Maju Mundur, Dana Untuk Formula E Terancam Ditarik
IDXChannel - Pengesahan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Dan Pendapatan Belanja atau P2APBD tahun anggaran 2020 menjadi lampu hijau bagi penyelenggaraan ajang Formula E.
Mengutip Program Power Breakfast IDX Channel, Selasa (14/9/2021), dorongan agar penyelenggaraan ajang tersebut tidak dilaksanakan masih bergulir. Dorongan tersebut terkait anggaran daerah yang dinilai perlu disiapkan untuk mengantisipasi munculnya Covid-19 varian MU.
Interpelasi Soal Formula E Terhadap Anies
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia Transparansi Anggaran atau Fitra, Misbah Hasan, mengusulkan, Pemprov DKI Jakarta untuk menarik kembali dana yang sudah dibayarkan kepada Formula E Operations atau FEO terkait penyelenggaraan Formula E, jika memungkinkan.
“Ini pastinya mengganggu pola penganggaran APBD DKI. Apalagi APBD DKI masih terkontraksi cukup tajam dari sisi penerimaan daerahnya,” ujar Misbah, dalam pernyataannya, dikutip Selasa (14/9/2021).
Menurutnya, usulan tersebut patut untuk dipertimbangkan mengingat diperlukan kesiapan anggaran sebagai langkah antisipasi gelombang Covid-19 berikutnya di ibu kota seiring dengan munculnya varian MU.
Menurut Misbah, pembatalan ajang Formula E risikonya terhadap pemborosan anggaran dinilai lebih kecil dibandingkan dengan terus menerus menyetorkan uang kepada penyelenggara. Ditambah lagi, keuntungan yang bisa diperoleh dari ajang tersebut belum jelas.
Dia memperkirakan, penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta tidak akan memberi keuntungan ekonomi yang memadai. Sebab, dunia internasional sampai saat ini masih ragu-ragu untuk masuk ke Indonesia karena pandemi.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK perwakilan DKI Jakarta mencatat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah membayar Rp983,31 miliar rupiah kepada FEO. Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta resmi mengajukan hak interpelasi kepada gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait gelaran balapan mobil listrik Formula E tahun depan. Hak interpelasi itu diajukan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. (FIRDA/TYO)
