AALI
7950
ABBA
600
ABDA
0
ABMM
1240
ACES
1320
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2410
ADHI
685
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1335
AGAR
398
AGII
1790
AGRO
2500
AGRO-R
0
AGRS
264
AHAP
59
AIMS
420
AIMS-W
0
AISA
206
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
650
AKRA
3600
AKSI
422
ALDO
635
ALKA
226
ALMI
270
ALTO
328
Market Watch
Last updated : 2021/07/30 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
438.19
-1.28%
-5.68
IHSG
6070.04
-0.83%
-50.69
LQ45
823.04
-1.17%
-9.71
HSI
25961.03
-1.35%
-354.29
N225
27283.59
-1.8%
-498.83
NYSE
16697.14
0.75%
+123.58
Kurs
HKD/IDR 1,858
USD/IDR 14,460
Emas
850,320 / gram

Ketua MPR Minta Pemerintah Batalkan Rencana PPN Sembako dan Pendidikan

ECONOMICS
Advenia Elisabeth/MPI
Minggu, 13 Juni 2021 17:01 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar membatalkan rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah agar membatalkan rencana pengenaan PPN terhadap sembako dan pendidikan. (Foto: MNC Media)

IDXChannel – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet meminta pemerintah agar membatalkan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan. Ia menilai kebijakan pemberian PPN pada sembako dan pendidikan hanya akan memberatkan masyarakat.

"Dalam membuat kebijakan, Kementerian Keuangan seharusnya tidak hanya pandai dalam mengolah angka. Namun juga harus pandai mengolah rasa. Harus ada kepekaan sensitifitas terhadap kondisi rakyat," kata Bamsoet, di Jakarta Minggu (13/6/2021).

Ketua MPR RI ini menuturkan, Kementerian Keuangan harus menyadari masih banyak cara menaikan pendapatan negara tanpa harus memberatkan rakyat. Terutama memaksimalkan dari potensi yang ada. Mengingat hingga akhir April 2021, penerimaan pajak baru mencapai Rp 374,9 triliun atau sekitar 30,94 persen dari target total yang mencapai Rp 1.229,6 triliun.

Ia  menegaskan bahwa pemberlakuan PPN sembako dan pendidikan  juga sangat berkaitan dengan naik turunnya inflasi.

"Pengenaan pajak PPN, otomatis akan membuat harga sembako maupun pendidikan naik tajam. Pada akhirnya akan menaikan inflasi Indonesia. Rata-rata per tahunnya, dari kondisi harga beras saja bisa menyumbang inflasi mencapai 0,13 persen. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila sembako, terutama beras, akan dikenakan PPN," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan, ditengah masih rendahnya kulitas pendidikan di berbagai institusi pendidikan negeri, pemerintah seharusnya berterimakasih kepada organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah, serta berbagai organisasi masyarakat yang telah membantu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan institusi pendidikan berkualitas bagi masyarakat.

“Pengenaan PPN terhadap pendidikan, sama saja menegasikan peran NU, Muhammdiyah, dan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki concern terhadap pendidikan," tandasnya. (TIA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD