AALI
8350
ABBA
575
ABDA
0
ABMM
1490
ACES
1325
ACST
248
ACST-R
0
ADES
2860
ADHI
885
ADMF
7700
ADMG
216
ADRO
1330
AGAR
356
AGII
1295
AGRO
2340
AGRO-R
0
AGRS
254
AHAP
65
AIMS
342
AIMS-W
0
AISA
208
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
0
AKRA
3840
AKSI
430
ALDO
745
ALKA
240
ALMI
250
ALTO
304
Market Watch
Last updated : 2021/09/20 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
454.06
-1.08%
-4.96
IHSG
6095.73
-0.61%
-37.52
LQ45
853.10
-1.08%
-9.35
HSI
24345.22
-2.31%
-575.54
N225
30500.05
0.58%
+176.75
NYSE
16460.35
-0.7%
-116.45
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,230
Emas
801,690 / gram

Jadi Bumerang, PPN Sembako Berpotensi Kurangi Konsumsi Masyarakat

ECONOMICS
Michelle Natalia
Jum'at, 11 Juni 2021 15:43 WIB
Pembahasan tentang revisi UU No.6 tahun 1983 KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) tengah menjadi sorotan karena memunculkan ide dikenakannya PPN sebesar 12%.
PPN sembako bisa jadi bumerang yang menurunkan konsumsi masyarakat. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pembahasan tentang revisi UU No.6 tahun 1983 KUP (Ketentuan Umum Perpajakan) tengah menjadi sorotan karena memunculkan ide dikenakannya PPN sebesar 12%. Hal itu terutama yang berkaitan dengan 11 macam kebutuhan pokok masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diperoleh per 9 Juni 2021, 11 item yang akan dikenakan PPN 12% tersebut, antara lain daging, beras, garam, gabah, jagung, sagu, kedelai, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran.
 
Berkaitan dengan kedudukan hukum dari UU KUP ini, pernah pula dilakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan pasal 4A ayat 2 tentang penetapan 11 bahan pokok yang tidak dikenakan PPN. Uji materi yang dikabulkan oleh MK itu akhirnya membuahkan putusan, bahwa terkait kebutuhan pokok tidak hanya terbatas 11 item saja. 

"Namun, adalah barang yang sangat dibutuhkan masyarakat. Putusan tahun 2017 itu tentu mengikat hingga hari ini dan sampai adanya putusan baru," ujar Deputi II BPOKK 
DPP Partai Demokrat Jemmy Setiawan di Jakarta, Jumat(11/6/2021)..
 
Menurut Jemmy, kilas balik sejarah kedudukan hukum tentang UU KUP ini, serta adanya fakta historik tentang gugatan dan sebagainya mestinya menjadi tolok ukur khusus bagi pemerintah dalam pengajuan rencana revisi UU tersebut.
 
"Upaya mencari jalan keluar ditengah kelesuan ekonomi yang melanda Indonesia, tentu pula haruslah berangkat dari data riset yang kuat dan matang. Bukan semata-mata karena keinginan untuk meningkatkan income negara saja, namun abai terhadap kenyataan ekonomi masyarakat," cetusnya.
 
Jika rencana menaikkan PPN sebesar 12% ini dilanjutkan, bukan tidak mungkin justru menjadi bumerang. Masyarakat akan mengurangi konsumsi kebutuhan pokok. Atau, setidak-tidaknya menahan pembelian kebutuhan pokok tersebut. 

"Jika kondisi itu yang terjadi, artinya keadaan ekonomi yang sulit ini, akan makin sulit lagi. Meminjam istilah celoteh massa, kondisi sekarang masih pada taraf “makan apa besok?”. Dengan kata lain, rakyat masih bisa memilih. Tentu akan berubah menjadi “besok makan apa?”," ungkap Jemmy.

Suatu kondisi dimana terjadi kemerosotan daya beli dan konsumsi dari rakyat. Harga yang tentunya akan naik seiring dengan PPN 12% tersebut, tidak diimbangi dengan naiknya pendapatan dan daya beli massa. PPN atau instrumen pajak semesti mampu menjadi tenaga pendorong untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi massa, bukan sebaliknya.
 
"Jika rencana ini diteruskan, maka ini adalah suatu potret kesesatan pikir dari pemerintah. Ketika pajak kendaraan dan bawang mewah di nol kan, justru berbanding terbalik dengan kebijakan atau regulasi yang diambil berkaitan dengan barang-barang konsumsi massa," tegasnya.

Jemmy mengatakan, gamblang terlihat, bahwa pajak mengarah pada kelas menengah bawah dan lunak terhadap menengah atas. Konkritnya, melihat amnesti pajak yang diberikan pemerintah terhadap banyak konglomerasi pengemplang pajak.
 
"Meminjam gimmick Presiden yang kaget melihat sesuatu kenyataan atau mendengar informasi. Maka, Saya pun kaget jika ide dan rencana PPN 12% ini diteruskan. Semoga gimmick itu tidak terpeleset. Presiden kaget, atau kaget jadi Presiden?," pungkas Jemmy. (TIA)

Rekomendasi Berita
Berita Terkait
link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD