AALI
12225
ABBA
194
ABDA
6250
ABMM
2950
ACES
985
ACST
159
ACST-R
0
ADES
6200
ADHI
715
ADMF
8075
ADMG
181
ADRO
3160
AGAR
332
AGII
2050
AGRO
920
AGRO-R
0
AGRS
124
AHAP
63
AIMS
250
AIMS-W
0
AISA
152
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
1160
AKRA
1015
AKSI
374
ALDO
945
ALKA
308
ALMI
280
ALTO
204
Market Watch
Last updated : 2022/05/27 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
539.29
0%
0.00
IHSG
6883.50
0%
0.00
LQ45
1009.51
0%
0.00
HSI
20697.36
2.89%
+581.16
N225
26781.68
1.44%
+378.84
NYSE
0.00
-100%
-15035.87
Kurs
HKD/IDR 1,866
USD/IDR 14,657
Emas
875,693 / gram

Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Perlu Dipenjara, Ini Respon KPK

ECONOMICS
Ariedwi Satrio
Jum'at, 28 Januari 2022 15:41 WIB
Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengusulkan agar pelaku tindak pidana korupsi di bawah Rp50 juta tidak perlu dipenjara cukup mengembalikan uangnya saja.
Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Perlu Dipenjara, Ini Respon KPK (FOTO: MNC Media)
Korupsi di Bawah Rp50 Juta Tak Perlu Dipenjara, Ini Respon KPK (FOTO: MNC Media)

IDXChannel - Jaksa Agung, ST Burhanuddin mengusulkan agar pelaku tindak pidana korupsi di bawah Rp50 juta tidak perlu dipenjara cukup mengembalikan uangnya saja. Lalu bagaimana tanggapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap usulan tersebut?

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron memahami maksud dari usul jaksa agung tersebut. Hanya saja, kata Ghufron, Indonesia merupakan negara hukum. Di mana, aspek hukum bukan hanya bicara soal pengembalian uang, tapi juga harus ada efek jera dari perbuatan pidananya.

"Negara kita adalah negara hukum yang pembentuknya adalah DPR dan pemerintah, selama hal tersebut tidak diatur dalam UU, kita sebagai penegak hukum tidak bisa berkreasi membiarkan korupsi di bawah Rp50 juta," kata Ghufron melalui pesan singkatnya, Jumat (28/1/2022).

"Karena aspek hukum bukan sekadar tentang kerugian negara, namun juga aspek penjeraan dan sebagai pernyataan penghinaan terhadap perilaku yang tercela, yang tidak melihat dari berapapun kerugiannya," imbuhnya.

Ghufron tetap menghargai usul atau gagasan jaksa agung yang meminta agar pelaku korupsi di bawah Rp50 juta tidak dipenjara. Sebab memang, diakui Ghufron, biaya proses hukum mulai dari penyelidikan hingga persidangan jauh lebih mahal dari kerugian negara yang timbul akibat perbuatan korupsi para koruptor kelas teri.

"Sebagai suatu gagasan saya memahami, karena proses hukum harus juga mempertimbangkan cost and benefit," ungkap Ghufron.

"Sementara proses hukum, kalau kita perhitungkan, biayanya dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai ke pengadilan banding dan kasasi, biayanya tentu lebih besar dari 50 juta. Sehingga saya memahami gagasan tersebut," sambungnya.

Saat ini, ditekankan Ghufron, KPK hanyalah penegak hukum yang akan menindak hukum sesuai aturan yang berlaku yakni, Undang-Undang. KPK bakal tetap memproses hukum para pelaku tindak pidana korupsi meskipun kelas teri atau nilai korupsinya di bawah Rp50 juta.

"KPK adalah penegak hukum, apapun ketentuan Undang-Undang itu yang akan ditegakkan," tutupnya. (RAMA)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD