Heri Purnomo
IDXChannel - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, ada 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki saham di 280 perusahaan.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengungkapkan, dari 280 perusahaan tersebut bergerak di berbagai bidang. Akan tetapi, KPK saat ini sedang fokus mencari perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak.
Hal itu bertujuan untuk mendapatkan keterlibatan dari kasus yang sedang diselidiki KPK. Pahala mengaku, sudah ada dua perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak ditemukan.
"Yang kita cari yang konsultan pajak karena itu yang pasti berkaitan, itu yang kita cari. Sekarang sudah ada dua, tapi namanya lupa," kata Pahala saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Pahala menjelaskan, fokus tersebut lantaran orang pajak sangat erat dengan wajib pajak dan itu menimbulkan adanya risiko korupsi.
"Risiko itu yang kita bilang kita cari korupsinya. Itu yang paling mungkin dari hubungan mereka paling mungkin adalah gratifikasi dan suap. Per definisi kan penerimaan terkait jabatan dan wewenang. Bukan masalah kekayaannya nggak pusing lah kita," jelas Pahala.
"Tapi kalau dia ada nerima dari wajib pajak terkait wewenang dia menetapkan memeriksa, itu yang kita cari. Kalau wajib pajak ngasih ke dia kan ada deteksi bank, kalau tunai ada buktinya juga kan," tambahnya.
Pahala melanjutkan, dari 280 saham tersebut merupakan saham tertutup dan bukan saham terbuka. Termasuk 6 saham yang dimiliki oleh Rafael Alun Trisambodo
"Bukan perusahaan di Bursa, kalau di bursa kita enggak pusing itu kan bebas investasi ya, ini kan perusahaan tertutup non listing, semua tertutup 280," ujar Pahala.
"Misalnya RAT itu punya enam, atas nama istri, hampir semua atas nama istri," pungkasnya.
(FAY)
