AALI
10125
ABBA
232
ABDA
0
ABMM
780
ACES
1470
ACST
272
ACST-R
0
ADES
0
ADHI
1165
ADMF
0
ADMG
167
ADRO
1195
AGAR
410
AGII
1100
AGRO
900
AGRO-R
0
AGRS
595
AHAP
71
AIMS
480
AIMS-W
0
AISA
274
AISA-R
0
AKKU
50
AKPI
595
AKRA
3220
AKSI
0
ALDO
890
ALKA
238
ALMI
240
ALTO
344
Market Watch
Last updated : 2021/05/12 Data is a realtime snapshot, delayed at least 10 minutes
IDX30
467.69
-0.91%
-4.29
IHSG
5921.08
-0.92%
-54.70
LQ45
879.63
-1%
-8.87
HSI
28013.81
0%
0.00
N225
28608.59
0%
0.00
NYSE
16355.62
0%
0.00
Kurs
HKD/IDR 1,826
USD/IDR 14,195
Emas
838,803 / gram

KSPI Minta Menaker Tegas Hukum Perusahaan yang Cicil THR

ECONOMICS
Dimas Choirul
Senin, 12 April 2021 18:00 WIB
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meminta pemerintah menindak tegas terhadap perusahaan yang masih berusaha mencicil THR.
KSPI Minta Menaker Tegas Hukum Perusahaan yang Cicil THR. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, meminta pemerintah menindak tegas terhadap perusahaan yang masih berusaha mencicil tunjangan hari raya (THR). Apalagi, Menteri Tenaga Kerja sudah mewajibkan agar THR dibayar penuh.

Hal itu tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja," kata Said Iqbal melalui keterangan tertulis yang diterima MNC Portal, Senin (12/4/2021).

Dalam perundingan itu, kata Said, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan ketidakmampuannya kepada buruh, dengan membuktikan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

Namun demikian, lanjutnya, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mempu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus sudah menyelesaikan pembayaran THR.

KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemnaker untuk bersikap tegas dalam penegakkan aturan sebagaimana isi surat edaran Menaker.

"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020," tegasnya.

KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan pro aktif melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR  2021 atau belum. Sehingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low inforcement. Tidak hanya rule of the game saja.

"THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni Rp230 T atau 10% dari APBN. Sungguh besar nilainya," tutupnya. (TYO)

link copied to clipboard
COPY TO CLIPBOARD